Pemerintah Targetkan 350 Ribu Rumah Subsidi 2025, Ukuran 18m² Jadi Sorotan

Pemerintah menargetkan untuk menyiapkan sebanyak 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Jumlah ini diklaim sebagai inisiatif terbesar dalam sejarah perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mewacanakan pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi sebagai solusi perumahan di perkotaan. Bahkan, Lippo Group telah mengirimkan mockup rumah berukuran 14 meter persegi dengan perkiraan harga Rp100 juta-Rp140 juta di beberapa daerah seperti Cikampek, Purwakarta, Bogor, dan Tangerang. Wacana ini masih dalam peninjauan dan belum ada keputusan resmi dari kementerian.

Wacana pengurangan ukuran rumah subsidi ini mendapat berbagai kritik dan kekhawatiran dari publik serta para ahli:

• Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menilai ukuran tersebut tidak manusiawi dan tidak memenuhi standar minimum hunian layak, serta berpotensi melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017.
• Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo menyebut desain rumah mikro seperti "kandang permanen".
• Ahli kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana itu "sesat" dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan pembangunan vertikal.
• Kepala Departemen Riset Colliers Indonesia khawatir kebijakan ini akan membuat rumah subsidi tidak laku dan menyarankan solusi rumah vertikal dengan fasilitas ruang publik sebagai alternatif yang lebih manusiawi.

Meskipun demikian, Maruarar berpendapat bahwa rumah berukuran kecil dapat menjadi solusi praktis untuk perumahan terjangkau di kota-kota besar.

BTN memiliki peran penting dalam mendukung program KPR Subsidi. BTN mempertegas perannya dalam mendukung ekonomi hijau dengan memperkenalkan KPR Subsidi di forum keuangan berkelanjutan United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI) di Cina. KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah terjangkau, tetapi juga menjadi motor penggerak bisnis BTN dan memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Sekitar 90% dari kredit konsumer BTN adalah KPR yang diakses oleh MBR, menjadikan BTN sebagai sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

BTN mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam program KPR Subsidi mereka melalui beberapa inisiatif:

• Transformasi BTN dalam keuangan berkelanjutan dimulai sejak tahun 2023.
• Implementasi Impact Analysis berdasarkan UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB).
• Penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang komprehensif.
• Pengembangan program Rumah Rendah Emisi.
• Pengelolaan portofolio dengan cermat dan pengembangan manajemen risiko adaptif untuk mengatasi risiko iklim, memastikan profit dan dampak sosial berjalan seiring.

Penerima manfaat utama dari KPR Subsidi BTN adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data menunjukkan profil debitur KPR BTN yang beragam dan inklusif:

• Sekitar 61% debitur tinggal di pinggiran dan luar kota.
• Sebanyak 68% berusia produktif (30-60 tahun).
• 31% adalah perempuan, menunjukkan inklusi keuangan yang setara dan kesetaraan gender dalam kepemilikan rumah.

KPR Subsidi BTN memberikan beberapa manfaat signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah:

• Membantu masyarakat memiliki rumah terjangkau.
• Menawarkan suku bunga tetap 5%, memberikan kepastian cicilan.
• Berfungsi sebagai sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang mungkin kesulitan mengakses pembiayaan perumahan konvensional.
• Mendorong kesetaraan gender dalam kepemilikan rumah, dengan proporsi debitur perempuan yang signifikan.