Konflik Iran-Israel Picu Kenaikan Harga Minyak, Kadin Soroti Ancaman Inflasi Global

Konflik ini memengaruhi harga minyak mentah dunia dan pasokan energi melalui beberapa mekanisme:

• Gangguan Pasokan: Kekhawatiran utama adalah potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia.
• Ancaman Penutupan Selat Hormuz: Iran berpotensi menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan Israel yang didukung AS terhadap fasilitas nuklirnya. Selat ini sangat krusial karena sekitar 20% konsumsi minyak harian dunia melewatinya. Penutupan selat ini akan menyebabkan lonjakan harga minyak dunia dan pengurangan pasokan secara drastis.
• Serangan Nuklir: Serangan Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir Iran, yang dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump, diperkirakan memperburuk kondisi ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian di pasar energi.

Mekanisme ini secara langsung menekan pasokan dan meningkatkan harga energi secara global.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa Indonesia akan terkena imbas konflik Iran-Israel dalam tiga level utama:

• Dampak Fiskal: Lonjakan harga energi akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG. Hal ini berpotensi menyebabkan defisit anggaran.
• Dampak Moneter: Inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga impor energi dan pangan. Ini akan menggerus nilai tukar rupiah, memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperberat beban dunia usaha.
• Dampak Sosial: Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi dapat memicu keresahan publik dan tekanan sosial di masyarakat.

Ketiga dampak ini saling terkait dan dapat menciptakan tantangan ekonomi yang kompleks bagi Indonesia.

Dampak fiskal dan moneter dari konflik ini sangat signifikan bagi Indonesia:

• Dampak Fiskal:

  Lonjakan harga energi global secara langsung membebani APBN Indonesia. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan subsidi ini dapat menyebabkan pembengkakan pengeluaran negara dan berpotensi mendorong defisit anggaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya.

• Dampak Moneter:

  Kenaikan harga impor energi dan pangan akan memicu inflasi di dalam negeri. Inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat dan nilai tukar rupiah. Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia kemungkinan besar akan terpaksa menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ini, meskipun bertujuan baik, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena biaya pinjaman bagi dunia usaha dan konsumen menjadi lebih mahal, sehingga menghambat investasi dan konsumsi.

Selain itu, tekanan inflasi global, seperti potensi inflasi AS mendekati 6%, juga dapat memperburuk kondisi moneter di Indonesia.

Dalam menghadapi dampak konflik ini, Kadin Indonesia menekankan beberapa strategi penting:

• Kerja Sama Antarnegara: Kadin menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara, terutama dengan kekuatan ekonomi blok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak ekonomi global.
• Pendekatan Ekonomi Hibrida: Indonesia didorong untuk mengambil pendekatan ekonomi hibrida yang bertujuan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama ekonomi.
• Menjaga Posisi Tawar: Penting bagi Indonesia untuk menjaga posisi tawarnya dalam negosiasi ekonomi global agar kepentingan nasional tetap terlindungi.
• Alternatif Strategis IEU-CEPA: Kadin juga menekankan pentingnya menjadikan kerja sama dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai alternatif strategis untuk diversifikasi mitra ekonomi dan mengurangi ketergantungan.

Strategi-strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor dan menghadapi dampak ekonomi konflik:

• Efisiensi Energi: Mendorong pengusaha industri untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan energi.
• Diversifikasi Sumber Energi: Memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai alternatif sumber energi.
• Pemanfaatan Limbah Produksi: Melihat potensi limbah produksi sebagai alternatif bahan bakar, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
• Respons Diplomatik dan Kebijakan Ekonomi Antisipatif: Merumuskan respons diplomatik yang tepat dan kebijakan ekonomi yang antisipatif untuk menghadapi gejolak global.
• Mengurangi Ketergantungan Minyak Impor: Secara aktif mengurangi ketergantungan pada minyak impor dengan mengembangkan sumber energi alternatif di dalam negeri.

Indonesia juga memiliki posisi strategis dengan tiga suara penting di forum global, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dan kerja sama internasional.

Kerja sama internasional memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang diakibatkan oleh konflik:

• Kerja Sama Antarnegara (BRICS): Kadin menekankan pentingnya kerja sama dengan kekuatan ekonomi blok BRICS. Ini menunjukkan pergeseran menuju tatanan multipolar, di mana kolaborasi di luar blok tradisional menjadi semakin penting untuk menciptakan stabilitas dan mengantisipasi dampak ekonomi. Kerja sama ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan koordinasi kebijakan ekonomi.
• IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement): Kadin menjadikan IEU-CEPA sebagai alternatif strategis. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, salah satu pasar terbesar di dunia. Melalui IEU-CEPA, Indonesia dapat mendiversifikasi mitra dagang dan investasi, mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah, serta meningkatkan posisi tawarnya dalam negosiasi ekonomi global.

Secara keseluruhan, kerja sama internasional membantu negara-negara untuk saling mendukung, berbagi beban, dan menciptakan solusi kolektif dalam menghadapi ketidakpastian dan gejolak ekonomi global.