Daya Saing Indonesia Merosot Tajam, Efisiensi Pemerintah dan Bisnis Jadi Sorotan

Penurunan peringkat daya saing Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

• Perang tarif di kawasan Asia Tenggara.
• Kurangnya peluang ekonomi yang dirasakan oleh 66,1% eksekutif Indonesia.
• Infrastruktur yang tidak memadai.
• Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
• Efisiensi pemerintah dan bisnis yang menjadi sorotan utama.

Efisiensi pemerintah dan bisnis menjadi penyebab utama merosotnya daya saing Indonesia. Efisiensi pemerintah secara khusus mengalami penurunan peringkat dari 23 menjadi 34. Sub-kerangka institusional pemerintah juga mengalami penurunan terparah. Hal ini mencerminkan ketidaktepatan arah kebijakan, termasuk keterlibatan aktor non-sipil dalam sektor ekonomi, yang berdampak negatif pada iklim investasi.

Penurunan peringkat daya saing ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha internasional. Mereka mengkhawatirkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan di era transisi pemerintahan. Kekhawatiran ini diperkuat dengan realisasi investasi pada kuartal pertama 2025 yang hanya tumbuh sekitar 3%.

Untuk memperbaiki peringkat daya saing, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

• Meningkatkan investasi internasional.
• Meningkatkan nilai ekspor layanan komersial.
• Mengatasi masalah efisiensi pemerintah.
• Mengatasi masalah efisiensi bisnis.
• Memperbaiki infrastruktur teknologi.
• Memperbaiki kerangka kerja institusional.
• Meningkatkan efisiensi biaya.
• Meningkatkan kecepatan bandwidth internet.

Beberapa rekomendasi kebijakan spesifik yang disarankan untuk perbaikan daya saing meliputi:

• Menciptakan kepastian berusaha.
• Menertibkan praktik ilegal.
• Mengevaluasi penempatan aparat di sektor ekonomi strategis.
• Memperkuat kelembagaan yang responsif dan efektif.

Proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sangat berhubungan dengan upaya peningkatan daya saing. Keanggotaan OECD menuntut pembenahan serius di berbagai bidang yang juga menjadi kelemahan daya saing Indonesia, seperti:

• Rasio pajak (tax ratio) yang rendah.
• Kualitas belanja negara yang belum optimal.
• Birokrasi yang belum efisien.
• Sektor pendidikan dan riset yang belum menghasilkan daya saing struktural.

Dengan demikian, proses aksesi OECD menjadi dorongan untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing.

Keanggotaan OECD diharapkan menjadi alat perubahan struktural nyata bagi Indonesia, bukan sekadar simbol prestise. Manfaat yang diharapkan meliputi:

• Mendorong reformasi seperti penerapan pajak karbon.
• Meningkatkan penegakan hukum anti-suap.
• Secara keseluruhan, keanggotaan ini diharapkan dapat memicu reformasi mendalam yang akan meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia secara struktural.