Prabowo Perintahkan Stop Impor Pangan, Indonesia Pamer Stok Beras 4,4 Juta Ton

Sejalan dengan visi kemandirian pangan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penghentian impor untuk empat komoditas pangan utama. Komoditas tersebut adalah:

• Beras
• Jagung
• Gula konsumsi
• Garam konsumsi

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyambut baik target ini, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong Indonesia agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.

Swasembada pangan dianggap sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan krusial:

• Kemandirian Nasional: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan bahwa swasembada pangan memastikan Indonesia tidak bergantung pada kepentingan asing untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ini berarti negara dapat mengendalikan pasokan dan harga pangan di dalam negeri tanpa intervensi eksternal.
• Ketahanan Terhadap Krisis: Pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan risiko besar ketergantungan pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Ketika rantai pasok global terganggu, negara-negara yang bergantung pada impor akan sangat rentan terhadap kelangkaan dan kenaikan harga. Dengan swasembada, Indonesia dapat lebih tangguh menghadapi krisis global di masa depan.
• Stabilitas Ekonomi dan Sosial: Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil di dalam negeri berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial, mengurangi potensi gejolak harga dan kerawanan pangan di masyarakat.

Dengan demikian, swasembada pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang kedaulatan dan ketahanan nasional.

Pemerintah telah menjalankan berbagai strategi komprehensif untuk mencapai target swasembada pangan. Strategi-strategi tersebut meliputi:

• Peningkatan Produksi Beras: Langkah pertama dan utama adalah fokus pada peningkatan produksi beras, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan produksi beras nasional sebesar 54% dari tahun 2024.
• Pengamanan Faktor Pendukung Produksi: Pemerintah berupaya memastikan semua aspek pendukung produksi aman dan tersedia. Ini mencakup:
  • Ketersediaan Pupuk: Memastikan pasokan pupuk yang cukup dan tepat waktu bagi petani.
  • Ketersediaan Benih: Menyediakan benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim.
  • Irigasi: Memperbaiki dan membangun sistem irigasi untuk memastikan pasokan air yang memadai.
  • Lahan: Mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan produktif.
  • Harga Pembelian Hasil Panen: Menetapkan harga pembelian yang menguntungkan bagi petani (misalnya, Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen oleh Bulog) untuk mendorong semangat bertani dan menjamin kesejahteraan petani.
• Program Musim Tanam (MT): Pemerintah telah menjalankan berbagai program musim tanam, seperti MT 1, MT 2, dan MT 3, untuk mengoptimalkan siklus tanam dan panen sepanjang tahun.

Melalui kombinasi strategi ini, pemerintah optimis target swasembada pangan dapat tercapai.

Perum Bulog memiliki peran sentral dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stabilisasi harga beras di Indonesia. Peran utamanya meliputi:

• Penguasaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Bulog bertanggung jawab untuk menguasai dan mengelola CBP. Disebutkan bahwa Bulog menguasai CBP sebesar 4 juta ton. Meskipun demikian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan bahwa jumlah ini hanya mencakup sekitar 10 persen dari total hasil panen beras dalam negeri.
• Penyerapan Hasil Panen Petani: Bulog bertugas menyerap hasil panen petani, khususnya gabah kering panen (GKP), yang tidak dapat dibeli oleh pengusaha swasta. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan petani mendapatkan harga yang layak. Harga pembelian yang ditetapkan oleh Bulog untuk GKP adalah Rp 6.500 per kilogram.
• Stabilisasi Harga Pasar: Dengan mengelola CBP dan melakukan penyerapan, Bulog dapat melakukan intervensi pasar (misalnya, operasi pasar) untuk menstabilkan harga beras di tingkat konsumen jika terjadi gejolak atau kelangkaan.

Peran Bulog sangat krusial dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.

Ya, terdapat sedikit perbedaan data mengenai jumlah stok beras yang dilaporkan oleh berbagai pihak:

• Klaim Presiden Prabowo: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia berhasil memiliki stok beras terbesar sepanjang sejarah, mencapai 4,4 juta ton di gudang pemerintah.
• Data Wamentan dan Kemenko Pangan: Di sisi lain, Perum Bulog dilaporkan menguasai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton, sebagaimana disebutkan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kemenko Pangan.

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh metodologi perhitungan yang berbeda, waktu pengambilan data, atau cakupan data (misalnya, apakah termasuk stok di luar gudang pemerintah atau hanya CBP). Meskipun ada perbedaan angka, kedua sumber menunjukkan bahwa stok beras pemerintah berada pada tingkat yang tinggi dan signifikan.

Selain komoditas pokok seperti beras dan jagung, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor untuk daging dan susu. Strategi yang dilakukan meliputi:

• Membuka Peluang Investasi: Pemerintah secara aktif mengajak investor untuk berinvestasi dalam sektor peternakan guna meningkatkan populasi sapi hidup di dalam negeri.
• Mendatangkan Sapi Indukan: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak investor untuk mendatangkan sapi indukan yang nantinya akan dikelola bersama dengan peternak lokal. Target yang ditetapkan adalah mendatangkan 100.000 hingga 150.000 ekor sapi indukan pada tahun ini.
• Penghapusan Kuota Impor Sapi Hidup: Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha untuk mengembangkan peternakan sapi di dalam negeri, sambil tetap memastikan perlindungan bagi peternak lokal agar tidak tergerus oleh persaingan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi daging dan susu secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan pangan hewani nasional.