Konflik Iran-Israel Memanas, Ekonom Peringatkan Rupiah dan Harga Minyak Terancam

Kenaikan harga minyak dunia berpotensi membebani fiskal negara Indonesia secara signifikan. Asumsi harga minyak dalam APBN 2025 adalah US$82 per barel. Jika harga minyak menembus US$100 per barel, beban subsidi energi dan kompensasi akan meningkat drastis, yang dapat memperparah defisit APBN.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah sigap untuk menghadapi potensi lonjakan harga ini agar tidak membebani keuangan negara. Selain itu, penundaan revisi kebijakan subsidi energi juga akan memperparah defisit APBN.

Konflik ini berpotensi menekan nilai tukar Rupiah dan meningkatkan inflasi di Indonesia. Pada Jumat, nilai tukar Rupiah berada di level Rp16.399 per dolar AS.

Potensi capital outflow (penarikan modal asing) akibat ketidakpastian global dapat menekan nilai tukar Rupiah lebih lanjut. Pelemahan Rupiah akan membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya memicu inflasi.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa kenaikan harga minyak secara langsung akan memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% sulit tercapai, dengan proyeksi hanya 4,5% tahun ini.

Sektor perindustrian Indonesia mulai merasakan tekanan dari lonjakan harga energi, biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar Rupiah. Sektor yang paling rentan adalah:

• Sektor Elektronik: Sangat bergantung pada komponen impor, sehingga fluktuasi nilai tukar Rupiah dan kenaikan biaya logistik akan langsung memengaruhi biaya produksi.
• Sektor Industri Umum: Kenaikan harga energi (minyak, batu bara, gas alam) akan meningkatkan biaya operasional secara keseluruhan.
• Sektor Kelapa Sawit (CPO): Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) khawatir konflik ini dapat memicu krisis ekonomi global yang berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia, meskipun saat ini ekspor CPO masih normal dan harganya naik seiring harga minyak bumi.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sigap dan terkoordinasi untuk menghadapi dampak ekonomi dari konflik ini, antara lain:

• Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Ekonom Syafruddin Karimi menekankan pentingnya koordinasi erat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi.
• Efisiensi dan Diversifikasi Energi: Pemerintah mendorong pengusaha industri untuk melakukan efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi, termasuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang harganya fluktuatif.
• Revisi Kebijakan Subsidi Energi: Penundaan revisi kebijakan subsidi energi dapat memperparah defisit APBN, sehingga perlu ada kajian ulang untuk memastikan keberlanjutan fiskal.

Indonesia memiliki posisi strategis yang kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, Indonesia memiliki tiga suara penting di kancah internasional:

• Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di G20, yang memberikan pengaruh signifikan dalam forum ekonomi global.
• Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang memberikan legitimasi moral dan politik dalam isu-isu global.
• Sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik, yang menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam stabilitas regional.

Selain itu, Indonesia juga memilih pendekatan ekonomi hibrida, yang tidak sepenuhnya kapitalistik atau sosialis, demi kemaslahatan bersama, menunjukkan kemandirian dalam kebijakan ekonomi.

Di tengah kekhawatiran ekonomi global, pemerintah Indonesia juga memiliki program yang berpotensi memberikan dampak positif pada ekonomi domestik, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini, yang disoroti oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong industrialisasi di sektor pertanian. Dengan demikian, program ini dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi domestik, yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.