Mahasiswa Protes 'Dinasti Tiada Henti' Saat Kunjungan Gibran di Blitar

Beberapa tokoh penting dijadwalkan hadir atau terlibat dalam Peringatan Bulan Bung Karno 2025, antara lain:

• Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang dijadwalkan akan berpidato pada 21 Juni 2025.
• KH. Ahmad Muwafiq, yang akan mengisi tausiah pada 20 Juni.
• Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang akan mengisi tausiah pada 21 Juni.
• Pada acara Haul Bung Karno ke-55 sebelumnya, Ganjar Pranowo juga hadir mewakili Megawati.
• Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan acara.

Tujuan utama Peringatan Bulan Bung Karno adalah untuk merawat dan melestarikan semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh Bung Karno. Acara ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh beliau, serta untuk menghormati jasa-jasa beliau sebagai bapak bangsa.

Pelaksanaan Haul Bung Karno ke-55 pada 20 Juni di Blitar dilaporkan berlangsung sukses. Acara ini dihadiri oleh ribuan masyarakat yang menunjukkan antusiasme luar biasa. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PDIP dan Pemerintah Kota Blitar. Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, menyatakan harapannya agar kegiatan semacam ini dapat digelar setiap tahun, mengingat tingginya partisipasi dan semangat masyarakat.

Bung Karno dianggap sebagai bapak bangsa dan milik semua kalangan karena perjuangan dan pemikirannya melampaui batas-batas golongan atau partai politik. Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa Bung Karno adalah tokoh nasional yang dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, siapa pun boleh berziarah ke makamnya, asalkan menjaga tata krama dan tidak mempolitisirnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa beliau bagi bangsa.

Saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Blitar, terjadi insiden di mana tiga mahasiswa membentangkan poster protes. Poster tersebut berisi narasi kritik seperti "Dinasti Tiada Henti" dan "Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja". Narasi "Dinasti Tiada Henti" sendiri berkaitan dengan status Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo dan dugaan pelanggaran etik melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonannya. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi oleh Gubernur Khofifah, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, serta Wali Kota dan Bupati Blitar. Sebelumnya, Gibran juga bersilaturahmi ke Majelis Taklim Sabilu Taubah.

Respons pihak keamanan terhadap insiden protes tersebut bervariasi:

• Polisi memastikan bahwa tidak ada penangkapan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebaliknya, mereka diajak untuk makan bersama Gibran guna mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan.
• Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) mengamankan mahasiswa sesuai dengan prosedur standar pengamanan VVIP. Meskipun diamankan, tidak ada proses hukum yang dilanjutkan, dan para mahasiswa dipersilakan pulang setelahnya.
• Peneliti BRIN, Lili Romli, berpendapat bahwa tindakan Paspampres merupakan upaya pengamanan dan bukan penghalang kebebasan berekspresi. Ia juga mencatat bahwa mahasiswa tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti, dan pesan protes mereka sudah tersampaikan.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai tindakan Paspampres dalam insiden protes tersebut:

• Pandangan yang mendukung atau memahami tindakan Paspampres: Peneliti BRIN, Lili Romli, berpendapat bahwa tindakan Paspampres adalah bagian dari upaya pengamanan terhadap VVIP. Menurutnya, tindakan tersebut tidak menghalangi kebebasan berekspresi karena pesan protes sudah tersampaikan, dan mahasiswa tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
• Pandangan yang mengecam tindakan Paspampres: Organisasi Imparsial mengecam tindakan Paspampres tersebut. Imparsial menilai bahwa tindakan tersebut menghalangi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bentuk pembungkaman yang tidak sesuai dengan prinsip negara demokratis. Imparsial menegaskan bahwa Paspampres seharusnya fokus pada pengamanan fisik Wakil Presiden, bukan menghalangi kritik, dan meminta sanksi tegas bagi anggota Paspampres yang terlibat dalam insiden tersebut.