Nikita Mirzani dan Reza Gladys Tegaskan Mustahil Damai dalam Kasus Wanprestasi Rp 100 Miliar

Inti dari kasus hukum yang sedang bergulir antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys adalah dugaan wanprestasi senilai Rp100 miliar. Gugatan ini diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Selain itu, ada juga laporan balik yang melibatkan dugaan pemerasan, pengancaman, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam kasus ini adalah:

• Nikita Mirzani: Sebagai penggugat dalam kasus wanprestasi.
• Reza Gladys: Sebagai tergugat dalam kasus wanprestasi dan pelapor balik.
• Fahmi Bachmid: Kuasa hukum dari Nikita Mirzani.
• Robert Par Uhum: Kuasa hukum dari Reza Gladys.

Kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ada juga laporan yang terkait di Polda Metro Jaya.

Kedua belah pihak, baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys, kompak menyatakan bahwa perdamaian mustahil. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menegaskan bahwa kliennya tidak sudi berdamai dengan Reza Gladys, bahkan menyinggung adanya masalah prinsip yang terjadi pada November 2024 yang mendasari penolakan damai ini. Senada, kuasa hukum Reza Gladys, Robert Par Uhum, juga menyatakan kliennya menutup pintu damai dan akan mengikuti proses hukum tanpa upaya rekonsiliasi.

Meskipun kedua belah pihak menyatakan perdamaian mustahil, proses mediasi kasus ini tetap berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Kehadiran dalam mediasi dianggap penting sebagai bentuk itikad baik, meskipun hasil akhirnya kemungkinan besar tidak akan mencapai kesepakatan damai.

Jadwal mediasi yang telah ditetapkan dan kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

• 19 Juni 2025: Nikita Mirzani tidak menghadiri mediasi karena ada sidang pidana lain yang harus dihadiri.
• 25 Juni 2025: Mediasi awalnya dijadwalkan pada tanggal ini, namun kemudian ditunda.
• 1 Juli 2025: Sidang mediasi dijadwalkan ulang pada tanggal ini, di mana Nikita Mirzani dan Reza Gladys dijadwalkan untuk bertemu langsung.

Kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Salah satu poin penting yang disinggung adalah terkait pemberian uang Rp 4 miliar dari Reza Gladys. Pihak Nikita Mirzani membantah tudingan pemerasan terkait uang tersebut. Mereka menjelaskan bahwa uang itu merupakan kesepakatan bersama yang seharusnya dibayar dalam dua tahap selama satu tahun. Namun, kesepakatan tersebut diputus sepihak oleh Reza Gladys dengan melaporkan Nikita ke polisi.

Pihak Nikita Mirzani dengan tegas membantah tudingan pemerasan terkait uang Rp 4 miliar dari Reza Gladys. Menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, uang tersebut adalah bagian dari kesepakatan bersama yang seharusnya dibayarkan dalam dua tahap selama satu tahun. Namun, kesepakatan itu diputus secara sepihak oleh Reza Gladys yang kemudian melaporkan Nikita ke polisi. Fahmi Bachmid juga menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani.

Selain gugatan wanprestasi, pihak Nikita Mirzani juga menghadapi laporan balik atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan pelanggaran UU ITE yang diajukan oleh Reza Gladys. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Nikita Mirzani berencana untuk mengambil langkah hukum lain, yaitu membawa empat konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan terkait laporan yang ada di Polda Metro Jaya, menunjukkan upaya untuk mencari keadilan dari berbagai jalur hukum.