Prabowo Resmi Kembalikan Empat Pulau Sengketa ke Aceh, Akhiri Polemik Wilayah

Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan penting terkait sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat terbatas yang dipimpinnya, Presiden memutuskan untuk mengembalikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa ke wilayah administratif Aceh. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak dan diharapkan dapat mengakhiri konflik antarprovinsi yang telah berlangsung.

Empat pulau yang menjadi objek sengketa dan kini telah diputuskan untuk dikembalikan ke wilayah administratif Aceh adalah:

• Pulau Panjang
• Pulau Lipan
• Mangkir Gadang
• Mangkir Ketek

Pulau-pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya di bidang energi dan gas alam.

Sengketa atas empat pulau ini bermula dari kesalahan data koordinat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2009. Akibat kesalahan tersebut, keempat pulau ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari wilayah administratif Aceh dalam daftar 260 pulau di Aceh. Kesalahan ini kemudian berujung pada penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) pada tahun 2022 yang secara administratif memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara, memicu sengketa batas wilayah antarprovinsi.

Keputusan Presiden Prabowo untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut ke Aceh didasari oleh penemuan dokumen penting, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992. Dokumen ini merupakan kesepakatan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992. Selain itu, dokumen tersebut juga mengacu pada Peta Topografi TNI AD tahun 1978, yang secara jelas menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Dokumen lama ini baru ditemukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini.

Penemuan dokumen Kepmendagri 111 Tahun 1992 yang menjadi dasar keputusan ini melibatkan beberapa pihak penting:

• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjelaskan bahwa keputusan didasari oleh dokumen tersebut.
• Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang melaporkan bahwa Kemendagri baru menemukan dokumen lama ini.
• Dokumen tersebut ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tahun 1992, serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada masa itu.

Peran Sufmi Dasco Ahmad juga disorot sebagai 'jembatan komunikasi' yang mempercepat penyelesaian sengketa ini.

Setelah keputusan Presiden Prabowo, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Kepmendagri ini sebelumnya memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan segera merevisi keputusan tersebut untuk menyesuaikannya dengan keputusan terbaru Presiden.

Keputusan Presiden Prabowo ini disambut sangat positif oleh berbagai pihak:

• Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambut baik keputusan ini, menyebutnya sebagai momen bersejarah dan berharap dapat mengakhiri konflik antarprovinsi. Keduanya juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga persatuan.
• Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah pusat untuk memahami peraturan, terutama Undang-Undang Aceh dan MoU Helsinki, serta pentingnya konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh.
• Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah Putra menilai keputusan ini tepat dalam menjaga kedaulatan Aceh.
• Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan Ketua DPP Partai Perindo Gardian Muhammad mengapresiasi keputusan Prabowo yang dinilai bijaksana dan menunjukkan jiwa negarawan.
• Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan keputusan ini adalah wujud komitmen dalam menegakkan kepastian hukum wilayah serta menjaga stabilitas sosial dan politik.

Secara keseluruhan, keputusan ini dianggap sebagai langkah positif yang membawa kepastian hukum dan stabilitas.

Pulau-pulau yang dikembalikan ke Aceh ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor energi dan sumber daya alam. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebutkan bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi energi dan gas alam yang disebut setara dengan blok Andaman. Potensi ini telah menarik minat investor dari Timur Tengah untuk mengelola sumber daya di sana, menunjukkan nilai strategis dan ekonomi yang tinggi dari keempat pulau tersebut.

Setelah keputusan pengembalian pulau-pulau ini ke Aceh, Pemerintah Aceh akan bertanggung jawab penuh untuk mengelola semua sumber daya alam yang terkandung di pulau-pulau tersebut. Hal ini sejalan dengan kewenangan administratif yang kini kembali berada di bawah Provinsi Aceh, memungkinkan Aceh untuk mengembangkan potensi ekonomi dari energi dan gas alam yang melimpah di wilayah tersebut.

Sengketa batas wilayah ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan:

• Pentingnya pemahaman dinamika lokal, sejarah, dan aspirasi masyarakat dalam penetapan batas wilayah, seperti yang ditekankan oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.
• Perlunya ketelitian dan akurasi data dalam administrasi pemerintahan, mengingat kesalahan koordinat pada tahun 2009 menjadi pemicu sengketa.
• Pentingnya penegakan kepastian hukum wilayah dan menjaga stabilitas sosial serta politik, sebagaimana disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan.
• Peran komunikasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik, seperti yang ditunjukkan oleh peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai 'jembatan komunikasi'.

Kasus ini menyoroti kompleksitas pengelolaan wilayah dan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk mencegah sengketa di masa depan.