Korupsi Impor Gula: Sembilan Bos Swasta Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menangani beberapa kasus dugaan korupsi besar, antara lain:

• Korupsi Impor Gula: Melibatkan sembilan petinggi perusahaan swasta dan mantan Menteri Perdagangan, dengan kerugian negara mencapai Rp 578 miliar.
• Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji: Terjadi di Kementerian Agama periode 2023-2025.
• Gratifikasi dan Pencucian Uang: Melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait pengelolaan tambang batu bara.
• Dana Hibah di Jawa Timur: Diduga ada permintaan jatah dalam pengajuan dana hibah.
• Pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA): Melibatkan mantan Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan.
• Pencucian Uang: Melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi impor gula meliputi:

• Sembilan Petinggi Perusahaan Swasta: Termasuk Tony Wijaya Ng dari PT Angels Products, Then Surianto Eka Prasetyo dari PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan dari PT Sentra Usahatama Jaya.
• Mantan Menteri Perdagangan: Tom Lembong dan Enggartiasto Lukita, yang diduga menerbitkan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi yang memadai.

Modus operandi yang diduga dilakukan dalam kasus korupsi impor gula adalah:

• Pengajuan Persetujuan Impor (PI) Tanpa Rekomendasi: Para terdakwa mengajukan PI Gula Kristal Mentah (GKM) tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
• Impor GKM untuk GKP: Perusahaan para terdakwa adalah perusahaan gula rafinasi, namun mereka diduga mengimpor GKM untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), padahal produksi GKP dalam negeri sudah mencukupi.
• Pengaturan Harga Jual: Mereka juga dituduh melakukan pengaturan harga jual gula yang melanggar Harga Patokan Petani (HPP).

Kasus korupsi impor gula ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 578 miliar. Selain itu, para terdakwa juga diduga memperkaya diri sendiri dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp 32 miliar hingga Rp 150 miliar.

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2025. Penyelidikan ini telah memanggil saksi-saksi, termasuk Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani. Polemik terkait kuota haji ini sebelumnya sempat menimbulkan polemik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk pansus haji pada tahun 2024. Pada Juli 2024, Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama juga dilaporkan ke KPK atas dugaan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. KPK menyatakan akan menganalisis laporan tersebut dan meminta pelapor melengkapi jika diperlukan.

Terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, KPK telah menyita sejumlah aset yang diyakini terkait dengan tindak pidana tersebut. Aset-aset yang disita meliputi:

• Lebih dari 104 kendaraan (terdiri dari 72 mobil dan 32 motor).
• Lima bidang tanah.
• 30 jam tangan mewah.
• Uang tunai sebesar Rp 6,7 miliar.
• Mata uang asing senilai USD 2 juta (setara sekitar Rp 2 miliar).

Rita Widyasari sendiri telah divonis 10 tahun penjara sejak 2017 karena terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000,00.

KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan dana hibah di Jawa Timur, yang terdiri dari pihak penerima dan pemberi suap. Selain itu, penyidik KPK juga telah memeriksa tiga saksi pada 18 Juni 2024, yaitu anggota DPRD Kabupaten Sampang A Firman Hamzah AS, Wiraswasta Rahmadiyan, dan PNS Aceh Fauzi Al Ajib.

Dalam kasus pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan, total uang yang diduga hasil pemerasan mencapai Rp 53 miliar sejak tahun 2019. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, Haryanto, yang diperiksa untuk mendalami pengetahuan dan perannya dalam menerima uang dari agen TKA.

Penyanyi Windy Yunita BU alias Windy Idol diperiksa KPK sebagai saksi terkait perannya dalam kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka eks Sekretaris MA Hasbi Hasan. Windy dicecar sekitar seratus pertanyaan mengenai peran berbagai pihak dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Hasbi Hasan.

KPK telah memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pihak internalnya dalam kasus judi online. KPK membantah bahwa Raihan, yang disebut sebagai tenaga ahli KPK dan menerima Rp 200 juta dari terdakwa kasus judi online, adalah pegawainya. KPK menjelaskan bahwa Raihan hanya pernah diundang sebagai narasumber dalam acara KPK selama beberapa jam. Inspektorat KPK akan mendalami informasi ini untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang terkait dengan internal KPK.