Cegah Kesewenang-wenangan, Pakar Usul Definisi Penyidikan Diubah dalam Revisi KUHAP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah proses perubahan atau pembaruan terhadap undang-undang yang mengatur tata cara atau prosedur dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Proses ini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi III, yang telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Revisi KUHAP ini dianggap penting karena beberapa alasan utama:

• Mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM): Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu, terutama tersangka, terlindungi selama proses hukum.
• Memastikan Hak Tersangka Terpenuhi: Salah satu fokusnya adalah memastikan setiap tersangka didampingi penasihat hukum atau keluarga, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan.
• Menghilangkan Kesewenang-wenangan Aparat: Revisi ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik sewenang-wenang oleh oknum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi KUHAP meliputi:

• DPR: Khususnya Komisi III DPR, yang bertugas membahas DIM dari pemerintah dan membandingkannya dengan masukan lain.
• Pemerintah: Pihak yang menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR.
• Para Ahli: DPR akan membandingkan masukan pemerintah dengan pendapat para ahli hukum.
• Berbagai Elemen Masyarakat: Termasuk advokat, ahli hukum, dan mahasiswa, yang masukan mereka masih terus dikumpulkan oleh Komisi III DPR.
• Masyarakat Umum: Masyarakat juga masih bisa menyampaikan aspirasi mereka.

Meskipun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak lagi digelar setelah masa sidang, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau masukan terkait revisi KUHAP. Aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui jalur komunikasi WhatsApp.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dapat selesai dalam dua masa sidang. Hasil revisi KUHAP ini diharapkan dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Pakar hukum pidana, Chairul Huda, mengusulkan dua perubahan utama dalam revisi KUHAP:

• Perubahan Definisi Penyidikan: Mengusulkan penambahan frasa dalam definisi penyidikan untuk menetralkan maknanya, agar tidak selalu berujung pada penetapan tersangka.
• Tidak Mengatur Penyelidikan dalam KUHAP: Menyarankan agar proses penyelidikan tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, melainkan diatur secara internal oleh masing-masing lembaga penegak hukum.

Usulan perubahan definisi penyidikan oleh Chairul Huda bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka. Definisi penyidikan saat ini adalah \"serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka\".

Chairul Huda mengusulkan penambahan frasa \"atau guna menetapkan peristiwa bukan tindak pidana, atau tidak cukup bukti sebagai tindak pidana\". Dengan penambahan ini, penyidikan tidak harus selalu berakhir dengan penetapan tersangka. Jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan unsur pidana atau bukti tidak cukup, kasus bisa dihentikan. Hal ini diharapkan dapat mencegah aparat penegak hukum menetapkan tersangka secara sewenang-wenang dan melanggar hukum, serta memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Chairul Huda mengusulkan agar proses penyelidikan tidak diatur secara rinci dalam revisi KUHAP karena beberapa alasan:

• Bersifat Teknis: Penyelidikan memiliki aspek teknis yang sangat spesifik dan berbeda untuk setiap jenis tindak pidana.
• Redundan: Pengaturan yang terlalu detail dalam KUHAP akan menjadi berlebihan atau tidak relevan untuk semua kasus.
• Fleksibilitas: Ia berpendapat bahwa teknis penyelidikan lebih baik diatur secara internal oleh masing-masing lembaga penyidik, seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan. Hal ini akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk lebih fleksibel dalam mengikuti perkembangan modus operandi tindak pidana yang semakin kompleks.

Chairul Huda juga menyoroti bahwa praktik penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh KPK dan Kejaksaan seringkali tidak sesuai undang-undang dan berujung pada kekalahan di praperadilan, menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tepat.

Jika teknis penyelidikan diatur secara internal oleh masing-masing lembaga penegak hukum (Polri, KPK, Kejaksaan), ada beberapa manfaat yang diharapkan:

• Fleksibilitas Lebih Besar: Lembaga dapat menyesuaikan prosedur penyelidikan dengan cepat sesuai perkembangan modus tindak pidana yang beragam.
• Penguatan Penyidik: Pengaturan internal dapat memperkuat kapasitas dan kewenangan penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.
• Kepastian Hukum: Meskipun diatur internal, diharapkan tetap memberikan kepastian hukum bagi proses penyelidikan.
• Mencegah Kekalahan Praperadilan: Dengan pengaturan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan internal, diharapkan dapat mengurangi kasus penetapan tersangka yang lemah dan sering kalah di praperadilan, seperti yang disoroti Chairul Huda terkait praktik KPK dan Kejaksaan.