Pemerintah Tingkatkan Gaji ASN, Dorong Inovasi Daerah, dan Sukseskan Makan Bergizi

Pemerintah, melalui Yusril Ihza Mahendra, mengindikasikan akan segera menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini menanggapi kenaikan gaji hakim hingga 280% yang menjadi fokus awal Presiden Prabowo Subianto.

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto ini. Mereka melihatnya sebagai pemenuhan hak dasar profesi hakim sesuai konstitusi. SHI juga menyoroti harapan publik agar hakim tidak bisa disogok, yang dianggap sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap peradilan dari kasus korupsi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah bahwa inovasi tidak hanya tentang kebaruan, tetapi harus memiliki dampak yang luas. Dampak ini bisa dicapai melalui replikasi atau adopsi inovasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa inovasi harus bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terkadang ragu berinovasi karena kekhawatiran administratif. Namun, Kemendagri, melalui Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa keraguan tersebut seharusnya tidak terjadi. Hal ini karena diskresi dalam berinovasi dijamin oleh undang-undang, dan inovasi harus berorientasi pada penyelesaian masalah.

Retret kepala daerah gelombang kedua akan diselenggarakan oleh Kemendagri pada 22 Juni di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Sekitar 80 kepala daerah yang baru dilantik akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melarang organisasi masyarakat (ormas) yang mengenakan atribut menyerupai aparat TNI/Polri. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung penuh larangan ini.

Larangan ini dianggap penting agar ormas tidak merasa memiliki kewenangan hukum dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah ormas bertindak semena-mena di ruang publik. Kepolisian juga diminta untuk memastikan kepatuhan ormas terhadap larangan ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendukung program pemerintah \"Makan Bergizi Gratis\" (MBG) dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dapur-dapur ini menerapkan standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga saat ini, Polri telah membangun total 118 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dari jumlah tersebut:

• 12 SPPG sudah beroperasi.
• 21 SPPG sedang dalam tahap verifikasi.
• Antara 50 hingga 60 SPPG sedang dalam tahap pembangunan.

Salah satu contohnya adalah di Polres Jembrana yang melayani 11 sekolah dengan 3.500 penerima manfaat.