DPR Akan Panggil Fadli Zon Buntut Polemik Pemerkosaan Massal Mei 1998

Inti polemik ini adalah pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam wawancara di kanal YouTube IDN Times yang menyebut tragedi pemerkosaan massal 1998 tidak terbukti dan hanya rumor. Pernyataan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM, mantan pejabat, politikus, dan sejarawan, yang menganggapnya sebagai bentuk penyangkalan dan manipulasi sejarah.

Fadli Zon menyatakan bahwa sejarah harus berdasarkan fakta hukum dan bukti yang teruji. Ia menyebut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak memiliki data pendukung yang solid seperti nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku. Selain itu, ia menyayangkan penggunaan kata \"massal\" pada kekerasan seksual Mei 1998, mengklaim TGPF mencatat adanya kekerasan seksual tetapi belum menyebut pola sistematis yang mengarah pada kategori massal secara hukum internasional.

Mantan Ketua TGPF Mei 1998, Marzuki Darusman, mengkritik pernyataan Fadli Zon sebagai menyesatkan dan tidak adil bagi korban pemerkosaan massal. Marzuki menegaskan bahwa laporan TGPF telah diakui oleh Presiden B.J. Habibie dan Komnas HAM, yang membuktikan pemerkosaan massal benar terjadi. Ia juga meminta Fadli untuk mencari bukti di pemerintah dan mengklarifikasi pernyataannya.

Berbagai pihak melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Fadli Zon:

• Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid: Menyatakan pernyataan Fadli adalah bentuk penyangkalan ganda.
• Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas: Menilai pernyataan tersebut sebagai manipulasi dan pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998.
• Politikus PKB Lalu Hadrian: Mengecam pernyataan Fadli yang dianggap merendahkan martabat korban dan menghambat pemulihan nama baik mereka, menegaskan bahwa kekerasan seksual tersebut adalah tragedi kemanusiaan yang nyata sesuai laporan Komnas Perempuan.
• Sejarawan Andi Achdian: Menilai pernyataan Fadli sebagai upaya \"whitewashing\" atau pemutihan kejahatan untuk mendelegitimasi ingatan kolektif bangsa.
• Sosiolog Ariel Heryanto: Berpandangan bahwa penyangkalan ini mengaburkan sorotan utama terhadap peristiwa dan tanggung jawab negara.
• Andreas Hugo Pareira dari PDIP: Mengkritik Fadli bahwa manipulasi sejarah sama saja dengan membohongi bangsa.

Polemik ini sangat berkaitan dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap pemerintah. Kritikus, seperti Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dan politikus Lalu Hadrian, khawatir pernyataan Fadli Zon adalah bagian dari upaya \"pemutihan\" sejarah atau manipulasi narasi resmi. Proyek penulisan ulang sejarah ini sendiri sebelumnya telah menuai sorotan karena diduga menghilangkan sejumlah babak terkait pelanggaran HAM berat. Kritikus mendesak penghentian proyek tersebut dan menuntut negara menjamin pemulihan serta keadilan bagi korban, menjadikan sejarah kekerasan Mei 1998 sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait polemik ini. Ia juga meminta agar diberikan waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja terdekat setelah masa reses anggota dewan pada akhir Juni. Pemanggilan ini akan membahas klaim Fadli yang menyangkal kasus pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 dan polemik proyek penulisan ulang sejarah RI yang sebelumnya menuai sorotan karena menghilangkan sejumlah babak terkait pelanggaran HAM berat. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menegaskan DPR berkomitmen untuk mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia.

Akurasi penulisan sejarah, khususnya peristiwa Mei 1998, dianggap sangat penting oleh berbagai pihak karena beberapa alasan:

• Keadilan bagi Korban: Pernyataan yang menyangkal atau mengaburkan fakta dianggap merendahkan martabat korban dan menghambat upaya pemulihan serta keadilan bagi mereka.
• Ingatan Kolektif Bangsa: Sejarah kekerasan Mei 1998 harus menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa agar peristiwa serupa tidak terulang.
• Pelajaran Berharga: Penulisan sejarah yang faktual dan objektif berfungsi sebagai pelajaran bagi generasi mendatang, sesuai pesan \"Jasmerah\" Bung Karno dan \"Forgive but not forget\" Nelson Mandela.
• Tanggung Jawab Negara: Penyangkalan dapat mengaburkan sorotan utama terhadap peristiwa dan tanggung jawab negara dalam menjamin kebenaran dan keadilan.
• Mencegah Manipulasi: Sejarawan dan aktivis khawatir sejarah resmi yang ditulis negara kerap menjadi alat \"pembersihan\" kesalahan penguasa, sehingga penulisan sejarah harus melibatkan partisipasi publik dan bersifat adil.