APBN Defisit Rp21 Triliun Mei 2025, Penarikan Utang Pemerintah Melonjak Tajam

Per Mei 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun. Angka ini setara dengan 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Meskipun defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa angka ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, yaitu proyeksi defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Defisit APBN terjadi ketika total belanja negara lebih besar daripada total pendapatan negara dalam periode tertentu. Ini berarti pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang berhasil dikumpulkannya melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya.

Dalam kasus APBN per Mei 2025, defisit sebesar Rp21 triliun terjadi karena belanja negara (Rp1.016,3 triliun) lebih besar dari pendapatan negara (Rp995,3 triliun).

Hingga Mei 2025, total pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun. Angka ini setara dengan 33,1% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN.

Sumber-sumber utama pendapatan negara tersebut meliputi:

• Penerimaan Pajak: Rp683,3 triliun. Namun, penerimaan pajak ini tercatat turun 11,28% secara tahunan.
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rp122,9 triliun.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp188,7 triliun.

Total belanja negara hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp1.016,3 triliun. Angka ini merupakan 28,1% dari total anggaran APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.

Alokasi belanja negara ini terbagi menjadi:

• Belanja Pemerintah Pusat: Rp694,2 triliun (sekitar 25,7% dari pagu APBN). Belanja ini mencakup:
  • Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp325,7 triliun.
  • Belanja non-K/L: Rp368,5 triliun, termasuk pembayaran pensiun sebesar Rp82,7 triliun dan subsidi energi serta pangan sebesar Rp66,1 triliun.
• Transfer ke Daerah (TKD): Rp322 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyebutkan adanya percepatan belanja barang dan modal pada Mei, seiring dengan percepatan program perlindungan dan bantuan sosial.

Defisit APBN pada Mei 2025 terjadi karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara pada bulan tersebut. Meskipun pada bulan sebelumnya APBN sempat mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun, kondisi ini berbalik pada Mei.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap defisit ini antara lain:

• Penurunan Penerimaan Pajak: Penerimaan pajak tercatat turun 11,28% secara tahunan.
• Percepatan Belanja: Adanya percepatan belanja barang dan modal oleh Kementerian/Lembaga, serta percepatan program perlindungan dan bantuan sosial, turut meningkatkan pengeluaran negara.

Untuk membiayai defisit APBN, pemerintah melakukan penarikan utang baru. Hingga Mei 2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp349,3 triliun. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 164% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp132,2 triliun).

Penarikan utang baru ini telah mencapai 45% dari target pembiayaan utang APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun. Secara keseluruhan, total pembiayaan anggaran mencapai Rp324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa strategi utang tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur, termasuk melalui penerbitan obligasi denominasi Yen Jepang. Sebagian dana utang baru ini dialokasikan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp12,59 triliun dan untuk ketahanan pangan melalui Perum Bulog sebesar Rp16,57 triliun.

Per April 2025, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$431,55 miliar, atau sekitar Rp7.197,76 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,2% secara tahunan.

Meskipun ada pertumbuhan, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat turun menjadi 30,3%.

Para ekonom memiliki pandangan yang beragam namun cenderung positif mengenai kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia:

• David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA): Menilai bahwa ULN Indonesia masih dalam kondisi terkendali. Ia juga berpendapat bahwa ULN membantu menjaga pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri, terutama dengan rasio ULN terhadap PDB yang menunjukkan penurunan menjadi 30,3%.
• Ryan Kiryanto, Ekonom Senior LPPI: Menambahkan bahwa posisi ULN Indonesia menunjukkan adanya kepercayaan dari investor asing. Hal ini terutama karena sebagian besar utang tersebut digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang produktif, dan pemerintah Indonesia tidak pernah menunda pembayaran utangnya. Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada dana asing dan terus mengoptimalkan pendanaan dari dalam negeri.

Keseimbangan primer APBN adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Dengan kata lain, ini adalah indikator apakah pendapatan negara cukup untuk menutupi belanja operasional pemerintah tanpa memperhitungkan beban bunga utang.

Per Mei 2025, keseimbangan primer APBN Indonesia tercatat surplus sebesar Rp192,1 triliun. Angka surplus ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan April. Surplus keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara masih mampu menutupi belanja pokok pemerintah, dan ini merupakan indikasi kepatuhan terhadap proyeksi defisit anggaran yang telah ditetapkan.