Polemik Bukti Perkosaan Massal Mei 1998: Fadli Zon Dikecam, Istana Bersuara

Polemik bukti perkosaan massal Mei 1998 melanda Fadli Zon, dikritik oleh Amnesty Internasional dan mantan Ketua TGPF. Temukan alasan dan reaksi di balik pernyataannya!

article

Metrics

{"image":"https://i.ytimg.com/vi/cJlLZUe3cns/maxresdefault.jpg","trendingStart":"2025-06-17T11:00:02.551Z","trendingEnd":"2025-06-17T11:00:02.545Z","updatedAt":"2025-06-17T11:05:10.267Z","articleCount":5}

article

Overview

Pernyataan Fadli Zon tentang kurangnya bukti solid tragedi pemerkosaan massal Mei 1998 menuai polemik. Ia menyebut laporan TGPF tidak detail, namun dibantah oleh berbagai pihak, termasuk mantan Ketua TGPF, Marzuki Darusman, yang menyatakan laporan tersebut telah diakui. Pemerintah meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan, sementara eks Menkumham mengingatkan pentingnya penulisan sejarah berdasarkan fakta.

article

Fakta

[{"color":"blue","headerTitle":"🗣️ Pernyataan Fadli Zon","points":["Fadli Zon menyatakan bahwa tragedi pemerkosaan massal 1998 tidak terbukti secara data pendukung yang solid, termasuk dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).","Ia menyebut laporan TGPF hanya mencantumkan angka tanpa detail spesifik seperti nama, waktu, atau tempat kejadian yang jelas.","Fadli Zon menekankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian dalam membahas tragedi ini demi kebenaran dan nama baik bangsa.","Ia membantah menyangkal kekerasan seksual dan mendukung agar pelaku perkosaan massal diadili jika terbukti bersalah.","Ia juga menekankan perlunya bukti akurat terkait istilah \"massal\" karena banyaknya informasi simpang siur pada masa peralihan."]},{"color":"red","headerTitle":"⚡ Kritik dan Penolakan","points":["Pernyataan Fadli Zon menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia (AII) dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas (KMSMI).","Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, menyatakan pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan ganda.","KMSMI menilai pernyataan tersebut sebagai manipulasi dan pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran.","Mantan Ketua TGPF Mei 1998, Marzuki Darusman, mengkritik pernyataan Fadli Zon sebagai menyesatkan dan tidak adil bagi korban.","Marzuki menegaskan bahwa laporan TGPF telah diakui oleh Presiden B.J. Habibie dan Komnas HAM, yang membuktikan pemerkosaan massal benar terjadi."]},{"color":"green","headerTitle":"📜 Laporan TGPF dan Fakta Sejarah","points":["TGPF dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pada 23 Juli 1998 untuk menyelidiki kerusuhan Mei.","Laporan TGPF menyebutkan adanya kekerasan dan perkosaan massal dengan korban mayoritas wanita etnis Tionghoa.","Terdapat 85 kasus yang terindikasi terorganisir dalam laporan TGPF.","Meskipun ada laporan, kasus-kasus ini tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum.","Marzuki Darusman meminta Fadli Zon untuk mencari bukti di pemerintah, merujuk pada pengakuan laporan TGPF oleh Presiden Habibie."]},{"color":"yellow","headerTitle":"🏛️ Tanggapan Resmi","points":["Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.","Hasan Nasbi menyarankan untuk memberikan waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.","Eks Menkumham Yasonna Laoly menyinggung pidato Habibie yang mengungkap keprihatinan atas tragedi kekerasan seksual pada Mei 1998.","Yasonna Laoly menekankan agar sejarah ditulis secara terbuka dengan melihat fakta sesungguhnya."]}]

play_circle

Video

[{"videoId":"AoF8tpCangs","title":"Reaksi Istana soal Pernyataan Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal Mei 1998 hingga Dikecam Publik","source":"Tribun Video"},{"videoId":"duak3N-kQPM","title":"FADLI ZON KEBABLASAN! Pernyataan Soal Tragedi 98 Disebut Lukai Hati Korban","source":"SURYAMALANG. com (SURYAMALANG.com)"}]

article

FAQ

[{"answer":"

Inti polemik ini adalah pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya bukti solid terkait tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Ia menyatakan bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak menyertakan detail spesifik seperti nama, waktu, atau tempat kejadian yang jelas, sehingga menurutnya, tragedi pemerkosaan massal tersebut belum terbukti secara data pendukung yang solid. Pernyataan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk mantan Ketua TGPF, aktivis hak asasi manusia, dan koalisi masyarakat sipil, yang menilai pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk penyangkalan, manipulasi sejarah, dan pelecehan terhadap korban.

","question":"Apa inti polemik terkait pernyataan Fadli Zon mengenai tragedi Mei 1998?"},{"answer":"

Fadli Zon menyatakan dalam wawancara di kanal YouTube IDN Times bahwa tragedi pemerkosaan massal 1998 tidak terbukti secara data pendukung yang solid. Ia berargumen bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) hanya menyebutkan angka tanpa detail spesifik seperti nama korban, waktu, peristiwa, atau tempat kejadian yang jelas. Menurutnya, sejarah perlu didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal, serta menekankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian dalam membahas tragedi ini demi kebenaran dan nama baik bangsa.

","question":"Apa pernyataan spesifik Fadli Zon yang memicu kontroversi tersebut?"},{"answer":"

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah tim yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 Juli 1998, dengan tujuan untuk menyelidiki fakta-fakta terkait kerusuhan Mei 1998. Laporan TGPF menyebutkan adanya kekerasan dan perkosaan massal dengan korban mayoritas wanita etnis Tionghoa. Laporan tersebut mengidentifikasi sekitar 85 kasus yang terindikasi terorganisir. Meskipun laporan ini telah diakui oleh Presiden B.J. Habibie dan Komnas HAM sebagai bukti terjadinya pemerkosaan massal, kasus-kasus tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum.

","question":"Apa itu Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan bagaimana laporannya terkait kekerasan seksual pada Mei 1998?"},{"answer":"

Marzuki Darusman, yang merupakan mantan Ketua TGPF Mei 1998, mengkritik pernyataan Fadli Zon sebagai menyesatkan dan tidak adil bagi korban pemerkosaan massal. Ia menegaskan bahwa laporan TGPF telah diakui oleh Presiden B.J. Habibie dan Komnas HAM, yang secara jelas membuktikan bahwa pemerkosaan massal benar terjadi. Marzuki juga meminta Fadli Zon untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan di lembaga pemerintah, mengindikasikan bahwa data dan fakta telah tersedia.

","question":"Bagaimana tanggapan Marzuki Darusman, mantan Ketua TGPF, terhadap pernyataan Fadli Zon?"},{"answer":"

Pernyataan Fadli Zon menuai kritik keras dari berbagai pihak, antara lain:

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menyatakan pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan ganda.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas (KMSMI) menilai pernyataan tersebut sebagai manipulasi dan pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Kritik-kritik ini menyoroti dampak negatif pernyataan Fadli Zon terhadap upaya keadilan bagi korban dan pelurusan sejarah.

","question":"Siapa saja pihak lain yang mengkritik pernyataan Fadli Zon?"},{"answer":"

Fadli Zon membantah menyangkal terjadinya kekerasan seksual. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran nilai kemanusiaan. Fadli Zon juga menyatakan dukungannya agar pelaku perkosaan massal pada Mei 1998 diadili jika terbukti bersalah. Ia menekankan perlunya bukti akurat terkait istilah \"massal\" karena banyaknya informasi simpang siur pada masa peralihan tersebut, bukan berarti ia menolak adanya kekerasan seksual.

","question":"Apa klarifikasi Fadli Zon mengenai posisinya terhadap kekerasan seksual pada Mei 1998?"},{"answer":"

Pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi polemik ini dengan meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia menyarankan agar diberikan waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Selain itu, eks Menkumham Yasonna Laoly juga menyinggung pidato Presiden B.J. Habibie yang mengungkap keprihatinan atas tragedi kekerasan seksual pada Mei 1998. Yasonna mengingatkan pentingnya menulis sejarah secara terbuka dengan melihat fakta sesungguhnya, menunjukkan dukungan terhadap upaya pengungkapan kebenaran sejarah secara komprehensif.

","question":"Bagaimana tanggapan pemerintah (PCO dan mantan Menkumham) terhadap polemik ini?"},{"answer":"

Akurasi bukti dan fakta dalam penulisan sejarah tragedi Mei 1998, khususnya terkait kekerasan seksual, sangat penting karena beberapa alasan:

Keadilan bagi Korban: Pengakuan dan dokumentasi yang akurat adalah langkah awal untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban yang telah menderita trauma mendalam. Penyangkalan atau pengaburan fakta dapat memperpanjang penderitaan mereka.
Pencegahan Impunitas: Dengan adanya bukti yang kuat, pelaku kekerasan dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga mencegah impunitas dan memastikan kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.
Integritas Sejarah Nasional: Sejarah yang didasarkan pada fakta yang teruji adalah fondasi bagi identitas dan integritas bangsa. Memanipulasi atau menyangkal bagian dari sejarah dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat proses rekonsiliasi nasional.
Pelajaran Berharga: Dokumentasi yang akurat memungkinkan masyarakat belajar dari masa lalu, memahami akar masalah, dan membangun sistem yang lebih baik untuk melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan, dari kekerasan di masa mendatang.

Oleh karena itu, perdebatan mengenai akurasi bukti ini bukan hanya soal fakta historis, tetapi juga memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang mendalam bagi bangsa.

","question":"Mengapa akurasi bukti dan fakta dalam penulisan sejarah tragedi Mei 1998 dianggap penting?"}]

article

Sumber

[{"title":"Istana Buka Suara Buntut Pernyataan Fadli Zon Pemerkosaan Massal '98","indexedAt":"2025-06-16T11:03:43.756Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616134857-32-1240205/istana-buka-suara-buntut-pernyataan-fadli-zon-pemerkosaan-massal-98","summary":"Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi polemik pernyataan Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Hasan meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memberikan waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.\n\nPernyataan Fadli Zon dalam wawancara di kanal YouTube IDN Times yang menyebut tragedi pemerkosaan massal 1998 tidak terbukti, menuai kritik keras. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyatakan bahwa pernyataan Fadli adalah bentuk penyangkalan ganda, sementara Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai pernyataan tersebut sebagai manipulasi dan pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/04/29/kepala-komunikasi-kepresidinean-hasan-nasbi-1745906715532_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616134857-32-1240205/istana-buka-suara-buntut-pernyataan-fadli-zon-pemerkosaan-massal-98"},{"title":"Fadli Zon: Laporan TGPF Soal Perkosaan Massal '98 Tak Punya Data Solid","indexedAt":"2025-06-16T11:03:43.756Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616101039-32-1240098/fadli-zon-laporan-tgpf-soal-perkosaan-massal-98-tak-punya-data-solid","summary":"Fadli Zon menyatakan bahwa tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 tidak memiliki data pendukung yang solid, termasuk dalam laporan TGPF. Menurutnya, laporan TGPF hanya menyebut angka tanpa nama, waktu, peristiwa, atau tempat kejadian yang jelas.\n\nPernyataan ini merupakan jawaban atas kritik terhadapnya terkait pernyataannya tentang pemerkosaan massal 1998. Fadli menekankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian dalam membahas tragedi ini karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.\n\nTGPF kasus dugaan perkosaan dan kekerasan massal dibentuk oleh Presiden B.J Habibie pada 23 Juli 1998. Laporan TGPF menyebutkan adanya kekerasan dan perkosaan massal dengan korban mayoritas wanita etnis Tionghoa, mencapai 85 kasus dan terindikasi terorganisir, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum.\n\nPernyataan Fadli menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang menilai pernyataannya sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/08/fadli-zon-1746718437292_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616101039-32-1240098/fadli-zon-laporan-tgpf-soal-perkosaan-massal-98-tak-punya-data-solid"},{"title":"Fadli Zon Buka Suara Usai Dikecam Soal Tragedi Pemerkosaan 1998","indexedAt":"2025-06-16T11:03:43.756Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616090411-32-1240076/fadli-zon-buka-suara-usai-dikecam-soal-tragedi-pemerkosaan-1998","summary":"Fadli Zon memberikan tanggapan terkait kecaman terhadap pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 yang dianggap tidak terbukti. Ia menyatakan bahwa sejarah perlu didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal. Fadli membantah menyangkal kekerasan seksual dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran nilai kemanusiaan. Ia juga menolak tuduhan penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia yang sedang digarap, menyatakan bahwa buku tersebut justru memperkuat pengakuan terhadap peran perempuan dalam sejarah bangsa. Pernyataan Fadli sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang menilai pernyataannya sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap korban kekerasan.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/06/konpers-delegasi-indonesia-di-cannes-film-festival-2025-1746531842483_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616090411-32-1240076/fadli-zon-buka-suara-usai-dikecam-soal-tragedi-pemerkosaan-1998"},{"title":"Eks Ketua TGPF: Pernyataan Fadli Zon Tak Adil Bagi Korban Pemerkosaan","indexedAt":"2025-06-17T05:04:06.070Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616131251-32-1240193/eks-ketua-tgpf-pernyataan-fadli-zon-tak-adil-bagi-korban-pemerkosaan","summary":"Mantan Ketua TGPF Mei 1998, Marzuki Darusman, mengkritik pernyataan Fadli Zon yang dianggapnya menyesatkan dan tidak adil bagi korban pemerkosaan massal. Marzuki menegaskan laporan TGPF telah diakui oleh B.J Habibie dan Komnas HAM, yang membuktikan pemerkosaan massal benar terjadi. Ia meminta Fadli untuk mencari bukti di pemerintah dan mengklarifikasi pernyataannya.\n\nEks Menkumham Yasonna Laoly juga menyinggung pidato Habibie yang mengungkap keprihatinan atas tragedi kekerasan seksual pada Mei 1998. Yasonna mengingatkan agar sejarah ditulis secara terbuka dengan melihat fakta sesungguhnya.\n\nFadli membantah menyangkal kekerasan seksual, namun menekankan sejarah harus berdasarkan fakta hukum dan bukti yang teruji. Ia menyebut laporan TGPF tidak memiliki data pendukung yang solid seperti nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/26/raker-komisi-x-dpr-dengan-menteri-kebudayaan-1748249002791_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250616131251-32-1240193/eks-ketua-tgpf-pernyataan-fadli-zon-tak-adil-bagi-korban-pemerkosaan"},{"title":"Fadli Zon: Istilah massal kasus perkosaan Mei 1998 butuh bukti akurat - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-17T05:04:06.070Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4904281/fadli-zon-istilah-massal-kasus-perkosaan-mei-1998-butuh-bukti-akurat","summary":"Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan perlunya bukti akurat terkait istilah \"massal\" dalam kasus dugaan perkosaan Mei 1998. Ia menyampaikan hal ini di sela-sela peresmian Bali Indah Cultural Park di Polandia. Menurutnya, banyak informasi simpang siur pada masa peralihan tersebut sehingga pendalaman dan bukti yang lebih solid diperlukan, mengingat hal ini menyangkut nama baik bangsa. Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya tidak menampik terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan saat itu, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia hanya menekankan perlunya data yang lebih otentik dan akurat agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia karena belum ada fakta hukum dari pengadilan. Fadli Zon juga menyatakan dukungannya agar pelaku perkosaan massal pada Mei 1998 diadili dan dihukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/17/20250616232933_IMG_3716.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4904281/fadli-zon-istilah-massal-kasus-perkosaan-mei-1998-butuh-bukti-akurat"}]