Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rekor Tertinggi, Proyek Infrastruktur Strategis Bergulir, dan Berbagai Kebijakan Publik Nasional dalam Sorotan

Anggaran pendidikan 2025 capai rekor Rp724,2 triliun. Temukan efisiensi anggaran, program pemberdayaan siswa, dan proyeksi infrastruktur strategis di Indonesia.

article

Metrics

{"image":"https://cdn.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2024/12/14/20241214-anggaran-pendidikan-2025.jpg?quality=80","trendingStart":"2025-06-14T05:00:00.748Z","trendingEnd":"2025-06-14T05:00:00.727Z","updatedAt":"2025-06-14T05:02:32.331Z","articleCount":19}
feed

Berita

Berikut adalah rangkuman berita terkini dari berbagai sumber mengenai isu-isu nasional yang mencakup anggaran pendidikan, proyek infrastruktur strategis, dan berbagai kebijakan publik yang menjadi sorotan.

Anggaran dan Kebijakan Pendidikan Nasional

  • Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rekor Tertinggi
    • Presiden Prabowo Subianto menyatakan alokasi APBN untuk pendidikan tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, melebihi amanat konstitusi sebesar 20%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi anggaran pendidikan sebesar Rp724,2 triliun, atau 20% dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun.
    • Meskipun demikian, terdapat efisiensi anggaran yang berdampak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan pemotongan Rp7,2 triliun menjadi Rp26,2 triliun, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang dipotong Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp57,6 triliun.
  • Program Pendidikan untuk Keluarga Miskin dan Pembangunan Sekolah Rakyat
    • Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mengusulkan pemberdayaan keluarga siswa Sekolah Rakyat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendidik anak dari keluarga miskin di sekolah rakyat, memberdayakan keluarganya, dan memperbaiki rumah mereka. Program ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
    • Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan rencana pembangunan dua sekolah rakyat yang didanai APBN, dengan anggaran Rp200 miliar per titik.
  • Transformasi Fateta IPB dan Polemik Penghapusan PR Siswa
    • Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menanggapi kritik terhadap transformasi Fakultas Teknologi Pangan (Fateta) IPB menjadi Sekolah Teknik. Ia menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan dialog dalam pengambilan keputusan strategis, serta relevansinya dengan visi Asta Cita dalam memperkuat kedaulatan pangan dan membangun sektor pertanian modern.
    • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Menurutnya, pemberian PR adalah kewenangan guru yang paling memahami kebutuhan siswa dan tidak seharusnya diintervensi oleh kepala daerah.

Proyek Infrastruktur Strategis Nasional

  • Proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) Pantai Utara Jawa
    • Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa proyek tanggul laut Pantai Utara Jawa, atau Giant Sea Wall, akan segera dimulai dan membutuhkan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga US$80 miliar, membentang dari Banten hingga Gresik, dengan waktu pengerjaan 8-10 tahun untuk wilayah Jakarta saja, dan 15-20 tahun hingga Jawa Timur. Presiden mengklaim DKI Jakarta akan berkontribusi setengah dari pendanaan proyek Giant Sea Wall untuk kawasan Jakarta.
  • Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara
    • Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan sejumlah proyek yang didanai APBN di daerahnya, termasuk proyek jalan dan jembatan sekitar Rp300 miliar, serta pembangunan dua rumah sakit tipe C di dua kabupaten dengan anggaran Rp150 miliar per rumah sakit. Pemprov Malut juga mengusulkan anggaran Rp8 triliun ke Kementerian PUPR untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.
  • Kualitas Rumah Subsidi dan Standar Pembangunan
    • Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya kualitas rumah subsidi pemerintah dan mengkritisi rencana Kementerian PKP untuk memangkas batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi. Ia menegaskan bahwa rumah layak bukan hanya tentang luasan, tetapi juga kenyamanan, kelayakan, serta didukung standar teknis yang memadai seperti tata ruang, kualitas bangunan, dan infrastruktur pendukung.

Kebijakan Publik, Keuangan, dan Pemerintahan Nasional

  • Layanan Keimigrasian dan PNBP
    • Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menerbitkan 52.065 paspor selama periode Januari hingga April 2025. Realisasi anggaran Imigrasi Jaksel mencapai Rp9,87 miliar (31,94% dari total PAGU DIPA 2025), dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp79,93 miliar. Selain itu, dilakukan pengawasan keimigrasian ke 190 tempat, dengan 18 WNA dideportasi.
  • Kebijakan Perpajakan dan Transportasi
    • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, di mana wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa denda. Pemprov juga menyiapkan layanan transportasi umum gratis pada 22 Juni 2025.
    • Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti pungutan biaya oleh aplikator transportasi daring yang dianggap tidak memiliki dasar hukum jelas, seperti biaya platform, biaya perjalanan aman, dan biaya hijau. Estimasi potensi pemasukan dari biaya tersebut bisa mencapai Rp8,9 triliun per tahun.
  • Pergantian Pejabat dan Tata Kelola Pemerintahan
    • Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri akan memasuki masa pensiun pada Juni 2025. Polri sedang mempersiapkan calon-calon pengganti dari jenderal bintang tiga yang memenuhi syarat.
    • Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemuda untuk menjadi pemimpin berintegritas. Ia juga mengapresiasi kinerja pemadam kebakaran (damkar) yang cepat dan responsif, serta mengungkapkan bahwa Kota Makassar akan menjadi percontohan sistem darurat satu atap.
  • Hubungan Internasional dan Ketenagakerjaan
    • Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia, Adly Zahari, untuk mempererat hubungan bilateral dengan fokus pada peran generasi muda dan teknokrat dalam mendorong inovasi.
    • Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan AS, Keith E. Sonderling, untuk membahas tantangan dan strategi dalam dunia kerja global, termasuk K3, sistem penempatan tenaga kerja luar negeri, inklusi disabilitas, dan potensi kerja sama pelatihan vokasi untuk green jobs serta pemanfaatan AI untuk analisis pasar kerja.
  • Isu Lingkungan dan Penyelenggaraan Haji
    • Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menyoroti masalah sampah di Maluku yang dapat merusak pariwisata. Ia mendorong pelibatan masyarakat melalui koperasi bank sampah dan pemanfaatan teknologi waste to energy.
    • Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menyatakan akan melayangkan protes jika pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50%. Kuota haji Indonesia pada tahun 2025 adalah 221 ribu, terendah dalam lima tahun terakhir.
  • Keselamatan Lalu Lintas
    • Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, mengapresiasi penetapan Hari Keselamatan Lalu Lintas pada 19 September 2025. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho atas inovasi 'One-Way Lokal' di jalan tol selama periode angkutan Lebaran 2025.
article

Sumber

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

we are hiring

We are hiring 🎉

Siap Berkarir dan Berkembang Bersama?

Lamar sekarang

Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.