Kinerja Politik Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

account_circle

Penulis

newspaper

Kebijakan Kontroversial dan Dampaknya

Ragam Kebijakan Kontroversial
- Pemberlakuan jam malam bagi pelajar.
- Larangan study tour, kegiatan perpisahan, dan wisuda sekolah yang melibatkan pungutan biaya.
- Pengiriman siswa yang dianggap "nakal" ke barak militer.
- Persyaratan mengikuti program vasektomi bagi pria sebagai syarat penerimaan bantuan sosial untuk keluarga.
- Penertiban bangunan liar di kawasan Puncak dan sepanjang bantaran sungai.
Reaksi Publik dan Kritik
- Kebijakan-kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat.
- Kritik signifikan datang dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait potensi pelanggaran HAM dan pelibatan militer dalam ranah pendidikan.

Kritik terhadap Fokus Penanganan Isu Pendidikan
- Dedi Mulyadi mengkritik pihak-pihak yang lebih memfokuskan perhatian pada program pendidikan barak militer yang diinisiasinya (diklaim berhasil), daripada mengawal dugaan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan.
- Ia menekankan bahwa kasus korupsi pengadaan chromebook senilai Rp9,9 triliun lebih mendesak untuk ditangani karena merusak sistem pendidikan dan mental generasi muda.
Proses Hukum Kasus Korupsi Pendidikan
- Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya permufakatan jahat dalam proses pengadaan chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk periode 2019-2022.

Kesenjangan Signifikan dalam Kepuasan Publik (Survei Indikator Politik Indonesia)
- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi sangat tinggi, mencapai 94,7%.
- Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hanya berada di angka 53%.
Analisis dari Pakar Politik
- Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kesenjangan ini mengindikasikan bahwa Dedi Mulyadi belum sepenuhnya berhasil dalam memaksimalkan kinerja aparatur birokrasi Pemprov Jabar.
- Ada potensi ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, yang mayoritas diisi oleh pejabat lama.
Implikasi dan Rekomendasi
- Kesenjangan ini menjadi catatan kritis bagi Pemprov Jabar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
- Pemprov Jabar diharapkan mampu menyelaraskan kinerjanya dengan tingkat popularitas gubernur, khususnya dalam peningkatan aspek ekonomi daerah.

Penggunaan Media Sosial ("Gubernur Konten")
- Aktif menggunakan media sosial dalam menjalankan pemerintahannya.
- Mendapat julukan "Gubernur Konten" karena aktivitasnya di media sosial.
Gaya Komunikasi Personalistik
- Gaya komunikasi yang personalistik dan blak-blakan.
- Menerima pujian sekaligus kritik, dengan potensi dianggap sebagai monolog.