Dugaan Potongan Komisi Ojol hingga 50%

Dugaan potongan komisi ojol hingga 50% mengungkap isu terkini. Temukan berita, video, dan gambar terkait, serta sumber informasi terperinci di sini.

letter

Metrics

{"image":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/02/17/Pengemudi_Ojek_Online_Gelar_Aksi_Demonstrasi_Menuntut_Pemberian_THR-2025_02_17-16_59_27_22b6258089df4fceff936c976382dfb8_960x640_thumb.jpg","trendingStart":"2025-06-05T14:00:06.484Z","trendingEnd":"2025-06-05T14:00:06.479Z","updatedAt":"2025-06-06T11:39:25.433Z","articleCount":3}

letter

Berita

Isu mengenai dugaan pemotongan komisi oleh aplikator ojek online (ojol) yang melebihi ketentuan pemerintah telah menjadi sorotan. Besaran potongan yang dilaporkan mencapai 40 hingga 50 persen menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra pengemudi dan mendorong berbagai pihak untuk angkat bicara serta mencari solusi.

Sorotan DPR terkait Dugaan Potongan Komisi Ojol

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti serius dugaan praktik pemotongan komisi yang merugikan mitra pengemudi ojek online.

Dugaan Pemotongan Melebihi Batas
- Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, mengungkapkan adanya dugaan pemotongan komisi oleh aplikator ojek online yang mencapai 40 hingga 50 persen.
- Besaran ini jauh melampaui batas maksimal 20 persen yang ditetapkan pemerintah.
Tuntutan kepada Kementerian Perhubungan
- DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan audit terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh aplikator.
- Ditekankan pula perlunya solusi konkret atas berbagai keluhan yang disampaikan oleh mitra pengemudi.
- Meskipun aplikator mengklaim tidak melebihi batas 20%, laporan dari pengemudi menunjukkan adanya pemotongan yang lebih besar.
Pentingnya Peran Regulator yang Adil
- Reni Astuti juga menekankan pentingnya pemerintah untuk bertindak sebagai regulator yang adil guna mencegah praktik eksploitasi dalam sistem kemitraan digital.

Klarifikasi Aplikator dan Status Hukum Kemitraan

Menanggapi polemik yang berkembang, pihak aplikator memberikan penjelasan terkait sistem komisi dan status hukum dari kemitraan dengan pengemudi.

Penjelasan Grab Indonesia
- Grab Indonesia menegaskan komitmennya terhadap model kemitraan yang fleksibel.
- Perusahaan menyatakan bahwa komisi yang diambil tidak pernah melebihi 20% dari tarif dasar, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Dana komisi tersebut dialokasikan untuk inovasi, program kesejahteraan mitra, dan pemeliharaan sistem.
Pandangan Pakar Hukum Perburuhan
- Seorang pakar hukum perburuhan menjelaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikator merupakan perjanjian pemberian jasa, bukan perjanjian kerja dalam konteks hubungan industrial formal.

Mencari Solusi Tarif yang Lebih Adil

Salah satu opsi yang muncul untuk menciptakan struktur tarif yang lebih transparan dan adil adalah melalui sistem negosiasi.

Sistem Negosiasi Tarif Langsung
- Negosiasi antara penumpang dan pengemudi transportasi online diusulkan sebagai opsi untuk menentukan harga yang adil.
- Sistem ini memungkinkan tarif disepakati secara langsung tanpa campur tangan algoritma penentuan harga otomatis dari aplikator.
Penerapan oleh inDrive
- Aplikator inDrive telah menerapkan sistem negosiasi ini, memberikan kebebasan kepada penumpang dan pengemudi untuk memilih dan menyepakati tarif.
- Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih transparan dan adil, sekaligus mengatasi kekhawatiran terkait lonjakan tarif yang tidak terduga.
- Aspek keamanan juga menjadi fokus, dengan penyediaan fitur keamanan dan sistem penilaian dua arah.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"DPR Ungkap Dugaan Potongan Ojol Capai 50%, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan","indexedAt":"2025-05-30T14:12:03.149Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569246/dpr-ungkap-dugaan-potongan-ojol-capai-50-dpr-minta-kemenhub-turun-tangan","summary":"Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, menyoroti dugaan pemotongan komisi oleh aplikator ojek online yang mencapai 40 hingga 50 persen, melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%. Reni meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan audit terhadap sistem bagi hasil aplikator dan menuntut solusi konkret terhadap keluhan mitra pengemudi. Meskipun aplikator mengklaim tidak melebihi batas 20%, pengemudi ojol melaporkan adanya pemotongan yang lebih besar. Reni juga menekankan pentingnya pemerintah sebagai regulator yang adil untuk mencegah eksploitasi dalam sistem kemitraan digital.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569246/dpr-ungkap-dugaan-potongan-ojol-capai-50-dpr-minta-kemenhub-turun-tangan"},{"title":"Grab Jawab Polemik Komisi dan Status Ojol","indexedAt":"2025-05-31T20:14:03.414Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569329/grab-jawab-polemik-komisi-dan-status-ojol","summary":"Di tengah polemik mengenai komisi pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia, Grab Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap model kemitraan yang memberikan fleksibilitas. Grab menjelaskan bahwa komisi yang diambil tidak pernah lebih dari 20% dari tarif dasar, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Komisi tersebut digunakan untuk inovasi, program kesejahteraan mitra, dan pemeliharaan sistem. Seorang pakar hukum perburuhan juga menjelaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikator adalah perjanjian pemberian jasa, bukan perjanjian kerja.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569329/grab-jawab-polemik-komisi-dan-status-ojol"},{"title":"Negosiasi Jadi Opsi untuk Hadirkan Harga yang Adil pada Transportasi Online ","indexedAt":"2025-06-01T11:15:57.590Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/778442/negosiasi-jadi-opsi-untuk-hadirkan-harga-yang-adil-pada-transportasi-online","summary":"Negosiasi antara penumpang dan pengemudi transportasi online sebagai opsi untuk menentukan harga yang adil. Sistem negosiasi memungkinkan tarif disepakati tanpa campur tangan algoritma. inDrive menerapkan sistem ini, memberikan kebebasan memilih pengemudi dan tarif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pengalaman yang transparan dan adil, mengatasi kekhawatiran lonjakan tarif. Keamanan juga menjadi aspek utama, dengan fitur keamanan dan sistem penilaian dua arah.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/778442/negosiasi-jadi-opsi-untuk-hadirkan-harga-yang-adil-pada-transportasi-online"}]