Kontroversi Ayam Goreng Widuran Nonhalal

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

29 Mei 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

Awal Mula dan Pemicu Kontroversi

Berikut adalah poin-poin penting mengenai awal mula kontroversi Ayam Goreng Widuran:

Pengungkapan Penggunaan Bahan Nonhalal
- Kontroversi dimulai setelah seorang pegawai mengungkap penggunaan minyak babi dalam kremesan Ayam Goreng Widuran di Solo, bukan pada ayam gorengnya secara langsung.
- Keluhan masyarakat muncul di media sosial mengenai kurangnya informasi yang jelas dari pihak restoran terkait status nonhalal produk mereka.
- Restoran Ayam Goreng Widuran, yang telah beroperasi sejak tahun 1973, tidak memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai status nonhalal produknya sebelum kasus ini mencuat.

Respons Pihak Ayam Goreng Widuran

Manajemen Ayam Goreng Widuran telah mengambil langkah-langkah berikut:

Permohonan Maaf dan Klarifikasi
- Pihak Ayam Goreng Widuran telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah kasus ini menjadi viral.
- Mereka menyatakan telah mencantumkan label "NON-HALAL" di semua cabang dan platform digital mereka.

Tindakan dan Pernyataan Pemerintah serta Lembaga Terkait

Berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil tindakan dan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

Kementerian Koperasi dan UKM (Menteri Maman Abdurrahman)
- Menekankan penanganan kasus harus sesuai ketentuan yang berlaku, merujuk pada BPJPH dan sertifikasi halal yang mencakup bahan, kebersihan, dan higienitas.
- Menyatakan jika ada pelanggaran, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, setelah proses hukum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.
- Kementerian telah melakukan pembahasan internal dan akan menindaklanjuti kasus ini.
- Akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke Ayam Goreng Widuran.
- Menegaskan pentingnya standardisasi halal yang mencakup bahan baku dan kebersihan tempat makan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH - Kepala Ahmad Haikal Hasan)
- Telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penggunaan bahan nonhalal.
- Berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam investigasi.
- Menekankan pentingnya sertifikasi halal dan keterangan tidak halal yang jelas sesuai regulasi.
- Menyatakan pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi.
- Berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk menjaga kejujuran dan transparansi.
- Mengimbau masyarakat untuk merujuk pada informasi halal resmi dan berpartisipasi dalam pengawasan produk.
Komisi IX DPR RI (Arzeti Bilbina)
- Mendesak pemerintah untuk mewajibkan pelaku usaha kuliner mencantumkan informasi halal secara jelas.
- Menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih komprehensif.
- Mendorong BPOM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada UMKM kuliner mengenai pentingnya informasi status halal atau nonhalal untuk melindungi konsumen.

Implikasi dan Seruan Lebih Lanjut

Kasus ini menyoroti beberapa aspek penting terkait produk halal dan perlindungan konsumen:

Pentingnya Transparansi Label Halal
- Kasus ini menggarisbawahi krusialnya informasi yang jelas mengenai status halal atau nonhalal suatu produk kuliner untuk melindungi hak konsumen.
- Perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terkait pelabelan produk.
Edukasi dan Pengawasan UMKM
- Pentingnya edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM kuliner mengenai standar halal dan kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen.
- Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dari lembaga terkait.
Dasar Hukum dan Kewajiban Pelabelan Non-Halal
- Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan (termasuk babi, sesuai Pasal 18 UU tersebut yang mengkategorikan antara lain bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat) wajib mencantumkan keterangan "tidak halal".
- Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda.
- Regulasi ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen Muslim terkait ketersediaan produk halal di Indonesia.