Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas program yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 Kopdes ini, Menkop UKM menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasannya. Namun, inisiatif ini juga mendapat sorotan dan kritik terkait konsep serta potensi risikonya.

Kolaborasi Menkop UKM dan KPK dalam Pengawasan Kopdes Merah Putih

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi mengambil langkah strategis dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Tujuan Utama Kolaborasi
- Menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas dalam pembentukan 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia.
- Membangun sistem pencegahan risiko tata kelola, seperti legalisasi koperasi fiktif dan praktik moral hazard, dengan KPK sebagai mitra strategis.
Langkah-Langkah Konkret yang Diusulkan
- Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Kopdes Merah Putih.
- Integrasi sistem pelaporan dengan dashboard pengawasan KPK.
- Penyelenggaraan pelatihan antikorupsi bagi para pengelola.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Penguatan Sinergi
- Memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Nasional Kopdes/Kelurahan Merah Putih.

Kritik dan Potensi Risiko Program

Di sisi lain, program Kopdes Merah Putih yang ambisius ini juga menghadapi kritik dan memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama terkait konsep dasar, pendanaan, dan potensi dampaknya.

Kritik Terhadap Konsep Program
- Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai terlalu ambisius dan dikhawatirkan mirip dengan model "koperasi komando" yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang mandiri dan partisipatif.
- Keterlibatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skema KDMP juga menjadi sorotan.
Potensi Beban dan Risiko Keuangan
- Adanya potensi menjadi beban keuangan yang signifikan bagi desa, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan bahkan fiskal pemerintah secara keseluruhan.
- Skema pinjaman yang dirancang untuk KDMP berisiko menjerat desa dalam utang jangka panjang, yang dapat menghambat alokasi dana untuk pembangunan prioritas lainnya di desa.
- Kekhawatiran terhadap potensi ancaman likuiditas perbankan yang terlibat dalam pendanaan program.
Pandangan Alternatif
- Sebagian pihak berpendapat bahwa pendekatan yang lebih realistis adalah dengan memperkuat koperasi-koperasi yang sudah ada dan berjalan di tingkat desa.
- Dukungan dapat berupa bantuan modal, pelatihan manajemen, serta fasilitasi akses pasar bagi produk-produk koperasi desa.
- Mendorong pengembalian otonomi desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Menkop Budi Arie Menggandeng KPK untuk Mengawasi Kopdes Merah Putih

Masih Seputar ekonomi