Dampak Efisiensi Anggaran dan Penurunan Okupansi Hotel pada Industri Pariwisata

Dampak efisiensi anggaran dan penurunan okupansi hotel berpengaruh besar pada industri pariwisata. Temukan analisis, solusi, dan tren terbaru di sini.

letter

Metrics

{"image":"https://i0.wp.com/indonesiadiscover.com/wp-content/uploads/2025/05/1748333046_50664104ace6ffcfbc9f.jpg?fit=555%2C339&ssl=1","trendingStart":"2025-05-28T00:11:28.975Z","trendingEnd":"2025-05-28T00:11:28.968Z","updatedAt":"2025-06-06T11:39:12.731Z","articleCount":12}

letter

Berita

Efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan okupansi hotel telah memberikan tekanan signifikan pada industri pariwisata di Indonesia, khususnya sektor perhotelan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mendorong para pelaku industri untuk mencari solusi serta meminta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Dampak Umum pada Industri Perhotelan

Penurunan Tingkat Hunian Signifikan
- Survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan 96,7% hotel mengalami penurunan hunian.
- Penurunan okupansi juga dilaporkan di Cianjur, dengan rata-rata hanya mencapai 32,8% pada periode Januari-Mei.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel secara nasional pada April 2025 mencapai 36,75%, turun 1,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).
- TPK hotel bintang pada April 2025 mencapai 46,98%, turun 0,16 poin (yoy).
- TPK hotel nonbintang pada April 2025 mencapai 25,75%, turun 0,46 poin (yoy).
- Secara bulanan (month-to-month), TPK hotel secara keseluruhan naik 9,23 poin pada April 2025.
Peningkatan Biaya Operasional
- Hotel di Jakarta menghadapi kenaikan biaya operasional seperti tarif air dan harga gas.
Penutupan Hotel dan Penurunan Operasional
- Tiga hotel di Bogor dan Depok (Jawa Barat) dilaporkan tutup akibat penurunan okupansi yang signifikan selama periode Januari hingga Mei 2025.

Penyebab Utama Penurunan

Efisiensi Anggaran Pemerintah
- Penurunan hunian tertinggi (66,7% di Jakarta) berasal dari segmen pasar pemerintah akibat pengetatan anggaran dan Instruksi Presiden Nomor 1/2025.
- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan pada industri pariwisata hotel dan restoran di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Cianjur.
- Pembatasan kegiatan rapat dan acara pemerintahan di hotel akibat efisiensi anggaran sangat memengaruhi segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
- Kementerian Keuangan memastikan akan mengurangi anggaran untuk rapat kementerian/lembaga di hotel pada tahun 2026.
- Penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat di luar kantor (paket halfday pada 2025 dan paket fullday pada 2026) berdasarkan PMK Nomor 33/2025 akan mengurangi anggaran rapat di hotel.
Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Menjamurnya praktik homestay dan penyewaan apartemen harian yang tidak mengikuti regulasi dan kewajiban pajak pariwisata menjadi keluhan pelaku industri perhotelan.
- Praktik ini dianggap melanggar aturan karena seharusnya masuk klasifikasi akomodasi jangka panjang, dan ketiadaan beban pajak membuat mereka dapat menawarkan harga lebih murah, menciptakan persaingan tidak adil.

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Potensi PHK Massal
- PHRI DKI Jakarta memperkirakan potensi PHK hingga 30% di bisnis perhotelan akibat penurunan okupansi.
- Sebanyak 70% responden survei PHRI DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan jika kondisi berlanjut tanpa intervensi kebijakan.
- Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa 70% pelaku usaha perhotelan berpotensi melakukan PHK, dengan perkiraan pengurangan karyawan antara 10-30%.
Pengurangan Jam Kerja dan Gaji
- Beberapa hotel di Malang (sebelum pemulihan) dan Cianjur terpaksa mengurangi jam kerja karyawan.
- Sejumlah hotel di Jawa Barat juga terpaksa mengurangi jam kerja karyawan dan melakukan pemotongan gaji hingga 50% sebagai dampak penurunan okupansi.
Upaya Mitigasi dari Pemerintah
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi PHK di industri perhotelan.
- Langkah mitigasi Kemnaker meliputi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- Kemnaker juga akan menyelenggarakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi (reskilling and upskilling) bagi pekerja terdampak.
- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK oleh Kemnaker untuk membantu industri perhotelan menghadapi kesulitan.

Kondisi dan Respons di Berbagai Daerah

DKI Jakarta
- Mengalami penurunan okupansi signifikan, terutama dari segmen pemerintah.
- Menghadapi potensi PHK besar dan kenaikan biaya operasional.
Kota Malang
- Menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah terdampak efisiensi anggaran, dengan okupansi rata-rata 50-60%.
- Pemulihan didorong oleh acara seperti Porprov IX Jatim 2025 dan program pemerintah daerah.
- Menarik minat investor untuk pembangunan hotel dan restoran baru.
Kabupaten Cianjur
- Industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran, terdampak signifikan oleh efisiensi anggaran pemerintah.
- Okupansi hotel rata-rata rendah (32,8% Januari-Mei) dan terjadi pengurangan jam kerja karyawan.
Jawa Barat (Umum)
- PHRI Jawa Barat melaporkan penutupan tiga hotel di Bogor dan Depok akibat penurunan okupansi.
- Rata-rata okupansi hotel di Jawa Barat turun menjadi 42% pada periode Januari-Mei 2025.
- Dari 770 hotel anggota PHRI di Jawa Barat, hanya 454 yang dilaporkan masih aktif beroperasi.
Kota Bandung
- Mengalami penurunan okupansi hingga 80-82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama akibat pembatasan perjalanan dinas pemerintah.
Bali
- Mencatat TPK hotel bintang tertinggi secara nasional sebesar 57,23% pada April 2025.
- Juga mencatat TPK hotel nonbintang tertinggi nasional sebesar 41,86% pada April 2025.
Papua Pegunungan & Papua Barat
- Papua Pegunungan mencatat TPK hotel bintang terendah nasional sebesar 13,70% pada April 2025.
- Papua Barat mencatat TPK hotel nonbintang terendah nasional sebesar 10,07% pada April 2025.

Usulan dan Harapan Industri

Pelonggaran Kebijakan dan Insentif
- PHRI DKI Jakarta mengusulkan pelonggaran kebijakan anggaran perjalanan dinas pemerintah.
- Permintaan insentif untuk sektor transportasi dan perhotelan, termasuk penurunan pajak daerah dan biaya operasional.
Peninjauan Biaya dan Regulasi
- PHRI DKI mendorong peninjauan tarif air, harga gas, Upah Minimum Provinsi (UMP) sektoral, dan penyederhanaan perizinan.
Peningkatan Promosi Pariwisata
- Dorongan untuk promosi pariwisata yang lebih terarah dan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Intervensi Pemerintah
- Pengusaha meminta pemerintah untuk campur tangan guna menyelamatkan bisnis perhotelan.
- Harapan adanya kebijakan realisasi dari efisiensi anggaran yang lebih mendukung sektor pariwisata.
Strategi Adaptasi Industri
- Emiten perhotelan seperti PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) menunjukkan optimisme terhadap potensi pasar dari segmen non-pemerintah.
- GRPH berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai vendor acara dan agen perjalanan untuk menggali peluang pendapatan dari sektor swasta.

Tren Permintaan Properti Hotel

Penurunan Permintaan Properti Hotel Dijual
- Rumah123 melaporkan tren penurunan permintaan properti hotel yang dijual sejak Januari 2025.
- Penurunan permintaan signifikan sebesar 26,9% pada April setelah fluktuasi di bulan-bulan sebelumnya.
Minat Investor Berdasarkan Lokasi
- Jakarta Pusat (37,7%) dan Jakarta Selatan (34,7%) menjadi lokasi yang paling diminati untuk properti hotel, menunjukkan kawasan bisnis dan komersial tetap menarik.

Industri perhotelan berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ini dan mendukung pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi penting.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Tingkat Hunian Hotel Turun Bakal Picu PHK di Jakarta ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776719/tingkat-hunian-hotel-turun-bakal-picu-phk-di-jakarta","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta melaporkan penurunan tingkat hunian hotel di Jakarta pada kuartal pertama 2025, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Survei PHRI DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa 96,7% hotel mengalami penurunan hunian, terutama dari segmen pasar pemerintah. Kenaikan biaya operasional, seperti tarif air dan harga gas, juga menjadi masalah. Sebanyak 70% responden menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776719/tingkat-hunian-hotel-turun-bakal-picu-phk-di-jakarta"},{"title":"PHRI DKI Usul Pelonggaran Kebijakan Anggaran Perjalanan Dinas ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776716/phri-dki-usul-pelonggaran-kebijakan-anggaran-perjalanan-dinas","summary":"PHRI DKI Jakarta mengusulkan pelonggaran kebijakan anggaran perjalanan dinas pemerintah untuk meningkatkan tingkat hunian hotel di Jakarta yang menurun pada kuartal pertama 2025. Survei PHRI DKI pada April 2025 menunjukkan 96,7% hotel mengalami penurunan hunian, dengan 66,7% penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintah akibat pengetatan anggaran. PHRI DKI juga mendorong peninjauan tarif air, harga gas, UMP sektoral, penyederhanaan perizinan, serta promosi pariwisata yang lebih terarah. Jika kondisi berlanjut, 70% responden akan mengurangi karyawan, dan PHRI DKI berharap pemerintah segera merespons untuk mendukung sektor perhotelan sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776716/phri-dki-usul-pelonggaran-kebijakan-anggaran-perjalanan-dinas"},{"title":"Efisiensi Anggaran Berdampak terhadap Industri Pariwisata Hotel dan Restoran di Cianjur ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776717/efisiensi-anggaran-berdampak-terhadap-industri-pariwisata-hotel-dan-restoran-di-cianjur","summary":"Industri pariwisata di Cianjur, khususnya hotel dan restoran, mengalami dampak signifikan akibat efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/2025. Ketua PHRI Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja, menyebutkan bahwa kebijakan ini menimbulkan polemik dan berdampak pada penurunan okupansi hotel, yang rata-rata hanya mencapai 32,8% pada periode Januari-Mei. Beberapa hotel bahkan terpaksa mengurangi jam kerja karyawan. PHRI berharap ada kebijakan realisasi dari efisiensi anggaran yang lebih mendukung sektor pariwisata di masa mendatang.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776717/efisiensi-anggaran-berdampak-terhadap-industri-pariwisata-hotel-dan-restoran-di-cianjur"},{"title":"PHRI Kota Malang Bangkit dari Tekanan Efisiensi Anggaran Pemerintah ","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.793Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776760/phri-kota-malang-bangkit-dari-tekanan-efisiensi-anggaran-pemerintah","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang melaporkan pemulihan bisnis setelah mengalami dampak negatif dari efisiensi anggaran pemerintah. Sempat terjadi penurunan okupansi dan pengurangan jam kerja karyawan, namun kini kondisi mulai stabil dengan okupansi rata-rata 50-60%. Acara-acara seperti Porprov IX Jatim 2025 dan program pemerintah daerah turut mendorong pemulihan. Kota Malang juga menarik minat investor untuk membangun hotel dan restoran baru.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776760/phri-kota-malang-bangkit-dari-tekanan-efisiensi-anggaran-pemerintah"},{"title":"Rumah123 Ungkap Permintaan Properti Hotel yang Dijual Alami Tren Penurunan ","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.793Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776776/rumah123-ungkap-permintaan-properti-hotel-yang-dijual-alami-tren-penurunan","summary":"Rumah123 mengungkapkan bahwa permintaan properti hotel yang dijual mengalami tren penurunan sejak Januari 2025. Penurunan permintaan mencapai 14% antara Januari dan Februari, meskipun sempat naik 4,9% pada Maret, namun kembali turun signifikan sebesar 26,9% pada April. Secara lokasi, Jakarta Pusat paling diminati (37,7%), diikuti Jakarta Selatan (34,7%), Jakarta Barat (15,8%), Jakarta Utara (6,8%), dan Jakarta Timur (4,9%), menunjukkan kawasan bisnis dan komersial tetap menarik bagi investor.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776776/rumah123-ungkap-permintaan-properti-hotel-yang-dijual-alami-tren-penurunan"},{"title":"Bisnis Hotel Babak Belur, Pengusaha Minta Pemerintah Selamatkan","indexedAt":"2025-05-27T17:09:37.970Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7936239/bisnis-hotel-babak-belur-pengusaha-minta-pemerintah-selamatkan","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta memperkirakan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 30% di bisnis perhotelan akibat penurunan okupansi hingga 96,7% pada April 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menanggapi hal ini sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan meminta pemerintah untuk campur tangan. Shinta menyarankan adanya upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan insentif untuk sektor transportasi. Para pengusaha juga berharap pemerintah memberikan insentif untuk memperkuat industri perhotelan, termasuk penurunan pajak daerah dan biaya operasional. Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, menambahkan penurunan okupansi juga disebabkan oleh berkurangnya segmen pemerintah, yang menyebabkan pendapatan anjlok dan kemungkinan PHK hingga 30% di industri perhotelan.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2024/03/14/shinta-kamdani-ketua-dewan-pimpinan-nasional-apindo-2_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7936239/bisnis-hotel-babak-belur-pengusaha-minta-pemerintah-selamatkan"},{"title":"Pengusaha Hotel Menjerit Imbas Menjamurnya Homestay dan Sewa Apartemen Harian : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-30T02:13:03.588Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/30/455/3143145/pengusaha-hotel-menjerit-imbas-menjamurnya-homestay-dan-sewa-apartemen-harian","summary":"Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengeluhkan persaingan usaha perhotelan yang tidak sehat akibat menjamurnya homestay dan sewa apartemen harian. Menurutnya, praktik ini melanggar aturan karena homestay dan penyewaan apartemen seharusnya masuk klasifikasi akomodasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Pelanggaran ini membuat mereka terbebas dari pajak yang berlaku di sektor pariwisata, sehingga dapat menawarkan harga lebih murah dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/30/455/3143145/hotel-d7S3_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/30/455/3143145/pengusaha-hotel-menjerit-imbas-menjamurnya-homestay-dan-sewa-apartemen-harian"},{"title":"Dampak Kebijakan Efisiensi, Tingkat Okupansi Hotel Merosot, Tiga Hotel di Jawa Barat Tutup","indexedAt":"2025-05-30T14:12:02.972Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019373928/dampak-kebijakan-efisiensi-tingkat-okupansi-hotel-merosot-tiga-hotel-di-jawa-barat-tutup","summary":"Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat melaporkan penutupan tiga hotel di Bogor dan Depok akibat penurunan okupansi sejak Januari hingga Mei 2025, yang sebagian besar disebabkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi. Kebijakan ini mengurangi kegiatan pemerintah di hotel, yang berdampak pada penurunan okupansi rata-rata hotel di Jawa Barat menjadi 42%, jauh di bawah angka sebelum kebijakan tersebut. Beberapa hotel juga mengurangi jam kerja karyawan dan memotong gaji hingga 50%. Di Kota Bandung, penurunan okupansi mencapai 80-82% pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pembatasan perjalanan dinas pemerintah berkontribusi besar terhadap penurunan ini. Dari 770 hotel anggota PHRI di Jawa Barat, hanya 454 yang masih aktif beroperasi, dengan 40.600 kamar dan sekitar 26.600 karyawan.\n","bannerUrl":"https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2025/05/18/3411841099.jpg","articleUrl":"https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019373928/dampak-kebijakan-efisiensi-tingkat-okupansi-hotel-merosot-tiga-hotel-di-jawa-barat-tutup"},{"title":"Industri Perhotelan Krisis Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah : Okezone Economy","indexedAt":"2025-06-02T02:17:37.868Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/06/02/455/3143856/industri-perhotelan-krisis-akibat-efisiensi-anggaran-pemerintah","summary":"Industri perhotelan mengalami krisis akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membatasi kegiatan rapat dan acara pemerintahan di hotel. Kebijakan ini berdampak signifikan pada tingkat okupansi, terutama di daerah. Manajemen emiten perhotelan, PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH), menyebut pembatasan tersebut memengaruhi segmen bisnis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang menjadi andalan pendapatan. GRPH optimis dengan potensi pasar dari segmen non-pemerintah dan memperkuat kolaborasi dengan vendor acara serta agen perjalanan untuk menggali peluang dari sektor swasta.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/06/02/455/3143856/krisis_industri_perhotelan-NYIg_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/06/02/455/3143856/industri-perhotelan-krisis-akibat-efisiensi-anggaran-pemerintah"},{"title":"Kemnaker Siapkan Mitigasi Potensi PHK di Industri Perhotelan, Imbas Okupansi Merosot Tajam","indexedAt":"2025-06-02T02:17:38.026Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019382494/kemnaker-siapkan-mitigasi-potensi-phk-di-industri-perhotelan-imbas-okupansi-merosot-tajam","summary":"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mempersiapkan mitigasi untuk mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri perhotelan, yang menghadapi kesulitan akibat penurunan okupansi hotel. Sebanyak 70 persen pelaku usaha berpotensi melakukan PHK, dengan perkiraan pengurangan karyawan antara 10-30 persen. Penurunan okupansi tertinggi berasal dari segmen pemerintahan sebesar 66,7 persen. Kemnaker akan mengambil langkah-langkah melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan dan peningkatan kompetensi (reskilling and upskilling), serta pembentukan Satuan Tugas PHK untuk membantu industri perhotelan.\n","bannerUrl":"https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x148:1920x1133/703x0/webp/photo/2021/07/15/383284178.jpg","articleUrl":"https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019382494/kemnaker-siapkan-mitigasi-potensi-phk-di-industri-perhotelan-imbas-okupansi-merosot-tajam"},{"title":"Kabar Buruk Industri Perhotelan, Kemenkeu Pastikan Pemerintah Kurangi Rapat di Hotel pada 2026","indexedAt":"2025-06-02T11:16:48.447Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250602/9/1881757/kabar-buruk-industri-perhotelan-kemenkeu-pastikan-pemerintah-kurangi-rapat-di-hotel-pada-2026","summary":"Kementerian Keuangan memastikan pengurangan rapat di hotel oleh kementerian/lembaga pada tahun 2026 setelah penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat di luar kantor berdasarkan PMK Nomor 33/2025. Pada tahun 2025, uang saku untuk paket halfday sudah dihapus, dan pada 2026, paket fullday juga dihapus, sehingga hanya paket fullboard yang mendapat uang saku. Kebijakan ini akan mengurangi anggaran untuk rapat di hotel. Industri perhotelan sedang menghadapi tekanan berat dengan penurunan okupansi yang dilaporkan oleh PHRI Jakarta, yang dapat menyebabkan pengurangan karyawan.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/02/1881757/13032025-bi-hil-21-apbn-05_1741851677.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250602/9/1881757/kabar-buruk-industri-perhotelan-kemenkeu-pastikan-pemerintah-kurangi-rapat-di-hotel-pada-2026"},{"title":"BPS: TPK Hotel Indonesia Turun Secara Tahunan di April 2025WhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-06-02T11:16:48.447Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/bps-tpk-hotel-indonesia-turun-secara-tahunan-di-april-2025-hcur","summary":"Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Indonesia pada April 2025 mencapai 36,75 persen, turun 1,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). TPK hotel bintang mencapai 46,98 persen, tertinggi di Bali (57,23 persen) dan terendah di Papua Pegunungan (13,70 persen), dengan penurunan 0,16 poin (yoy). TPK hotel nonbintang mencapai 25,75 persen, tertinggi di Bali (41,86 persen) dan terendah di Papua Barat (10,07 persen), dengan penurunan 0,46 poin (yoy). Namun, secara bulanan (mtm), TPK hotel secara keseluruhan naik 9,23 poin, dengan kenaikan pada hotel bintang (13,42 poin) dan nonbintang (7,02 poin).\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/26/istock-1070379112_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/bps-tpk-hotel-indonesia-turun-secara-tahunan-di-april-2025-hcur"}]